| Ketua Umum | Airlangga Hartanto |
| Sekretaris Jenderal | Lodewijk F. Paulus |
| Bendahara Umum | Dito Ganinduto |
| Kantor Pusat | Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480 |
| Keterwakilan perempuan | 197 caleg perempuan dari 580 DCT (33,97%) |
| Tahun didirikan | 1957 |
Pada awalnya Golkar lahir bukan sebagai partai politik. Pendiri Golkar pada saat itu mencananangkan Golkar hanya sebagai Golongan fungsional. Bung Karno, Prof Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara yang merupakan pendiri awal Golkar pada saat itu menginginkan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk ‘demokrasi’ yang khas Indonesia.
Golkar baru beridiri menjadi partai politik pada 1964 ketika waktu itu Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution, Soeharto dan Suhadirman yang berperan sebagai penggerak menyadari betapa berbahayanya ideologi partai Komunis waktu itu, sehingga Golkar digunakan untuk menandinginya. Partai Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)
Golkar dalam ADARTnya di pasal 5 menyampaikan bahwa “Partai Golkar berasaskan Pancasila”. Golkar juga menerjemahkan dirinya sebagai partai yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan kekaryaan di dalam AD/ARTnya.
Selaras dengan apa yang disampaikan Golkar melalui website resminya, riset yang dipublish di New Mandala hasil riset dari Lembaga Survei Indonesia pada 2019 menyampaikan :
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.
Soeharto merupakan salah satu pendiri partai Golkar yang menancapkan gagasan awal pada tahun 1960an. Soeharto menggunakan Golkar untuk menjadi kendaraan untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun menjadi Presiden Indonesia.
Jusuf kalla merupakan wakil presiden Indonesia dua periode berturut turut. Jusuf kalla juga pernah menjadi ketua umum Golkar sejak 2004-2009. Selain itu, Jusuf Kalla juga sempat menjadi ketua Palang Merah Indonesia (PMI) 2009-2014 dan ketua umum Dewan Masjid Indonesia 2012-2017.
Ir. Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung atau lebih dikenal dengan Akbar Tanjung merupakan ketua DPR RI pada tahun 1999-2004. Ia juga sempat menjadi ketua umum partai Golkar dari tahun 1999-2004. Selain itu ia juga sempat menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta pada 1972.
Sejak tahun 1997 partai Golkar selalu mengalami penurunan suara baik suara partai maupun perolehan kursi di DPR RI. Pada pemilu 1977 Golkar memperoleh suara 87,19 juta suara (74,5%) dan berhasil meraih 325 kursi di DPR RI.
Pada tahun 1999 pasca kejatuhan Soeharto Golkar mengalami penurunan suara yang signifikan. Golkar hanya memperoleh suara 23,68 juta suara (22,43%) dan meraih 120 kursi di DPR RI.
Pemilu 2004 lagi lagi Golkar mengalami penurunan suara kembali hanya menjadi 21,57% dan meraih 127 kursi.
Pada pemilu 2009 Golkar hanya meraih 15 juta suara sekitar 14,45% dan meraih 106 kursi di DPR RI. Golkar mengalami penurunan suara sekitar 7%.
Pada tahun 2014 Golkar secara total suara memang mengalami peningkatan menjadi 18 Juta suara (14,75%). Namun, secara perolehan kursi Golkar mengalami penurunan, pada saat itu Golkar hanya meraih 91 suara.
Pada pemilu terakhir Golkar meraih 17 juta suara dan mengalami penurunan kursi di DPR RI menjadi 85 kursi di DPR RI.
Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:
Pembagian sisa surat undangan
Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.
Memindahkan suara calon
Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara
Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?
