| Ketua Umum | Muhaimin Iskandar |
| Sekertaris | M. Hasanudin Wahid |
| Bendahara Umum | Nur Yasin |
| No urut di KPU | 1. |
| Tahun Berdiri | 23 Juli 1998 |
| Kantor Pengurus | Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 |
| Jumlah Anggota | 388,054 (infopemilu.kpu.go.id) |
| Keterwakilan Caleg Perempuan | 181 perempuan dari total 498 caleg |
Dimulai dari lengsernya Orde Baru dan Soeharto pada 21 Mei 1998, membuat warga NU (Nahdlatul Ulama) dari berbagai daerah mendesak agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membentuk parpol. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.
Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Kemudian, terdapat tambahan Tim Asistensi yang bertugas untuk membantu Tim Lima dan menginventarisasi dan merangkum usulan dari warga Nahdliyin yang ingin membentuk parpol baru.
Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 – 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu:
Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Usai pembentukan partai deklarasi pun dilaksanakan di hari yang bersamaan pada 23 Juni 1998.
Ideologi : Pancasila, berdasarkan spektrum ideologi Pancasila-Islam angka dari 1-10 mendapat angka 4.68 (New Mandala)
1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual.
3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.
1. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
2. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.
3. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
4. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.
5. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.
KB akan memperjuangkan dan menyukseskan program listrik gratis untuk warga miskin. Berdasarkan kalkukasi partai, anggaran Rp 17,7 triliun per tahun cukup untuk subsidi 32 juta warga pengguna listrik 450 watt. Menurut Ketua Umum PKB ia sudah memperhitungkan agar warga ”Sudah dihitung mendapatkan subsidi gratis 100 persen untuk rakyat miskin menggunakan itu,” ujar Muhaimin dalam ”PKB Road to Election 2024” di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/10/2022).
Kaum muda sebagai bonus demografi akan mencapai puncaknya pada 2030. Setelah masuk 2030, mereka akan memasuki usia tua. Sehingga, negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan kesempatan kepada para kaum muda untuk bisa lebihn produktif. ”Kebutuhan riil kita adalah memberikan bantuan modal tanpa agunan dan bunga untuk pengusaha muda. Agunannya apa? Ya usia muda itulah agunan untuk bangsa dan negara. Waktunya sangat pendek, cuma 7 tahun,” tuturnya.
Ketersediaan pupuk untuk petani yang harus diselesaikan dengan cepat. ”Ketersediaan pupuk harus pada petani secepat-cepatnya. Petani dengan kepemilikan lahan 9,5 hektare akan mendapatkan subsidi pupuk 100 persen dari negara. Pupuk harus tersedia di depan mata. PKB harus bisa dan insyaallah bisa,” katanya.
Pada pemilu 2019, terdapat caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 1 dari partai PKB, Hafizan Abbas, divonis 3 bulan penjara karena terbukti bersalah menjanjikan sejumlah hadiah berupa barang saat melakukan kampanye ke rumah warga pada 13 Maret 2019 lalu. Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengungkapkan bahwa ia menjanjikan kepada peserta yang hadir berupa 1 drum air, 1 magic com dan 2 kain sarung untuk setiap rumah dan meminta kepada peserta untuk memilih dirinya sebagai Calon Anggota DPRD. Hal itu pun telah melanggar pasal 280 ayat 1 huruf J junto pasal 523 UU no.7 Tahun 2019, tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta pemilu dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanya.
Abdurrahman Wahid, merupakan seorang Presiden Indonesia ke-4. Ia menjadi inisiator untuk berdirinya PKB. Pada kepemimpinan Gus Dur di PKB ia mampu mendongkrak suara PKB di pemilu 1999. Tidak hanya sampai di sana, gaya Gus Dur saat memimpin PKB pun dapat memikat koalisi poros tengah sehingga membawa Gus Dur terpilih melalui sidang umum MPR sebagai Presiden ke-4. Dengan gaya kepemimpinan Gus Dur yang terkenal toleransi, intelektual dan pembelaan terhadap semua kalangan membuat seluruh masyarakat Indonesia sangat simpati terhadapnya, apalagi di saat terakhir menjabat sebagai Presiden indonesia.
Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan Cak Imin menjabat sebagai ketua PKB sejak 2014. Karir politiknya melesat semenjak menjadi Ketua Umum PKB pada tahun 2014. Pada zaman Kabinet Indonesia Cak Imin menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan. Nama ia kembali terangkat saat Koalisi Perubahan mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden Anies Baswedan.
Alwi Shihab adalah Ketua Umum PKB kedua setelah Matori Abdul Djalil. Era beliau di PKB memang tidak bertahan lama. Pasalnya, saat rapat pleno DPP PKB pada 26 Oktober 2004 untuk memutuskan pencopotan Alwi karena alasan rangkap jabatan di pemerintahan pasca-lengsernya Gus Dur sebagai presiden.
Pada pemilu 1999, PKB dapat meraih 13,2 juta suara atau setara 12,61% dan dapat menempatkan wakilnya sebanyak 51 orang.
Pemilu 2004 lebih dinamis karena terdapat partai baru yang langsung melejit, yakni Partai Demokrat. Meskpun PKB mengalami penurunan menjadi 11,99 juta suara atau setara 10,61%.
Pada pemilu tahun 2009, PKB kehilangan separuh lebih suara dibandingkan pemilu sebelumnya dengan perolehan suara sebanyak 5,1 juta suara atau setara 4,95% dan hanya dapat meraih sebanyak 28 kursi di DPR.
Pada pemilu tahun 2014, PKB berhasil mendongkrak suara dari pemilu sebelumnya hingga 11,29 juta suara atau setara 9,04%.
Pemilu 2019, PKB meraih 13,57 juta suara atau 9.72% dan memperoleh 58 kursi di DPR.
Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:
Pembagian sisa surat undangan
Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.
Memindahkan suara calon
Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara
Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?
