| Ketua Umum | H. Muhamad Mardiono |
| Sekretaris Jenderal | H. Moh. Arwani Thomafi |
| Bendahara | R. Arya Permana Graha |
| Nomor Urut di KPU | 17 |
| Tahun Didirikan | 5 Januari 1973 |
| Kantor Pusat | Jl. Pangeran Diponegoro, No.60 RT.01/RW.02 |
| Keterwakilan Perempuan | 214 dari total 580 DCT (36,90%) |
PPP Hasil Penggabungan Berbagai Partai Islam
Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai lama yang dibentuk pada masa Orde Baru, 5 Januari 1973.
Cikal bakal terbentuknya PPP merupakan gabungan dari beberapa partai islam yang sudah ada sebelum Pemilu 1977, diantaranya Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H.Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Masykur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR).
Ketua Umum PPP
| Mohammad Syafaat Mintaredja | 1973-1978 |
| Ismail Hassan Metareum | 1989-1998 |
| Hamzah Haz | 1998-2007 |
| Suryadharma Ali | 2007-2014 |
| Romahurmuziy | 2016-2019 |
| Suharso Monoarfa | 2019-2022 |
Pergantian Logo dan Asas karena Tekanan Orde Baru
Asas yang diterapkan PPP di awal terbentuknya adalah berasas islam dengan lambang Ka’bah. Namun, mulai tahun 1984, PPP menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku saat itu karena tekanan politik pada masa Orde Baru.
Selanjutnya, PPP secara resmi menggunakan asas pancasila dan lambang bintang segi lima berdasarkan Muktamar I PPP 1984.
Setelah Soeharto turun dari kekuasaannya, PPP kembali menggunakan lambang Kabah dan berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila, meskipun asas partai adalah islam.
Masa Reformasi
Setelah reformasi, PPP kehilangan pamor. Menurut informasi dari Kompas Data, hal itu disebabkan karena semakin hilangnya tokoh islam berkarisma dalam PPP dan mulai bermunculannya partai islam lainnya.
Grafik ini menggambarkan sejauh mana partai politik berasas pada pancasila sebagai ideologi resmi negara. Skor 1 untuk pancasila dan 10 untuk islam. PPP dapat dikatakan sebagai partai islami dari sudut pandang kadernya karena berada di angka 7.22, mendekati angka 10.
Selain itu, New Mandala melakukan survei terhadap ideologi 10 partai politik di Indonesia dalam kategori kiri (progresif) dan kanan (konservatif). Definisi kiri dan kanan berfokus pada serangkaian ideologi yang menekankan pada aspek keadilan sosial, kesetaraan, dan reformasi ekonomi.
Menurut informasi yang diambil dari Komite Informasi Sadar Pemilu (KISP), partai politik yang memiliki haluan sayap kiri adalah partai politik yang menginginkan campur tangan pemerintah dalam setiap kebijakan, seperti kebijakan ekonomi, kemakmuran dan berbagai kebijakan sosial lainnya.
Sedangkan, partai berhaluan sayap kanan lebih mengedepankan pengembangan individu dan menolak campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek, menolak biaya sosial yang mahal, serta mendukung kebijakan yang bersifat konservatif.
Grafik ini menggambarkan pandangan kader-kader terhadap partai politik mereka sendiri dalam skema kiri dan kanan. Skor 1 (partai kiri) yang berorientasi kepada liberal atau progresif dan skor 10 (partai kanan) yang berorientasi konservatif. PPP menempati posisi 6,81 sebagai partai yang paling konservatif.
Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keIslaman.
PPP memiliki program kerja atau program yang dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu bidang agama, politik, ekonomi, hukum, sosial, pengetahuan dan keterampilan, dan pendidikan.
PPP mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara. Hal ini diwujudkan dengan sikap saling toleransi antar umat beragama.
PPP terfokus dalam aspek penguatan ke-lembangaan, mekanisme dan budaya politik yang ber-demokratis dan berakhlakul karimah demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi.
Di bidang ekonomi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan.
Menegakkan supremasi hukum akan selalu dijunjung tinggi oleh PPP dengan ikut serta dalam upaya pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), penguatan institusi dan instrumen penegak hukum serta selalu ikut aktif dalam pembaharuan hukum nasional.
PPP selalu berkomitmen untuk terus mewujudkan kehidupan sosial yang religius dan bermoral dengan menghilangkan budaya kekerasan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya.
Dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, PPP ikut membantu demi terbentuknya manusia yang berkualitas dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan.
Dilansir dari R.MOD.ID, Muhamad Mardiono selaku Ketua Umum PPP yang ditemui di Rapat Kerja Nasional I Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka’bah (AMK) menyampaikan strategi pemenangan yang dilakukan PPP.
Berikut ini adalah program unggulan yang diangkat PPP sebagai strategi pemenangannya :
1. Program Harga Murah
2. Kerja Mudah
3. Percepatan Pembangunan
Belum ditemukan pelanggaran yang PPP lakukan dalam Pemilu 2024
Hamzah merupakan tokoh politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004.
Sebelum menjadi Wakil Presiden, Hamzah Haz didapuk menjadi Ketua Umum PPP dalam dua periode, 1992-1997 dan 19997-1999.
Suryadharma Ali merupakan salah satu tokoh atau politisi dari PPP yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2007-2011 dan 2011-2015.
SDA (Suryadharma Ali) mulai terjun ke dunia politik sejak diangkat menjadi Ketua Komisi V DPR RI 2001-2004, sekaligus sebagai Bendahara Fraksi PPP MPR RI tahun 2004-2009.
Mardiono adalah Ketua Umum PPP periode 2020-2025. Sebelum menjadi Ketua Umum Mardiono pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Banten dan menjadi Wakil Ketua Umum PPP mendampingi Muhammad Romahurmuziy.
Selain berada dalam ranah politik, Mardiono dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki berbagai perusahaan besar di bidang logistik, perdagangan, dan jasa.
Tahun 1977 adalah kali pertama PPP mengikuti Pemilu 1977. Suara terendah yang diperoleh PPP sepanjang Pemilu 1977-1997 sebesar 13.701.428 (Pemilu 1987) dan tertinggi adalah 18.743.491 (Pemilu 1977)
Berdasarkan data yang dilansir dari situs resmi BPS, terlihat perolehan suara PPP pada Pemilu 1999 sebesar 11.313.037 suara (10,72%) dari total suara sah nasional.
Angka tersebut menjadikan PPP berada di urutan ke-4 sebagai partai dengan jumlah suara tertinggi dari 48 partai yang berlaga pada Pemilu 1999.
PPP berhasil menempatkan 58 kader (12,55%) di kursi parlemen.
Pada pemilu 2004, suara yang dicapai oleh PPP mengalami penurunan menjadi 9.248.764 suara (8,15%) dari total suara sah nasional.
Jumlah tersebut menempatkan PPP pada urutan ke-4 sebagai partai yang memperoleh suara tertinggi dari 23 partai yang ikut berkompetisi pada Pemilu 2004.
Angka tersebut berhasil membawa 58 wakil PPP (10,55%) di kursi parlemen DPR RI.
Lima tahun berikutnya, pada Pemilu 2009 suara PPP semakin menunjukkan penurunan sebesar 5.544.332 suara (5,33%) dari total suara sah nasional.
Angka tersebut menempatkan PPP di urutan ke-6 sebagai partai yang memperoleh suara tertinggi dari 38 partai politik yang berlaga.
Jumlah ini berhasil menempatkan 38 wakil PPP (6,96%) di kursi parlemen.
Pada pemilu 2014, jumlah suara PPP mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya, sebesar 8.152.957 suara (6,53%) dari total suara sah nasional.
Total suara tersebut menempatkan PPP di urutan ke-9 dari 12 partai yang berlaga dalam Pemilu 2014.
PPP berhasil membawa 39 wakil PPP (6,96%) di kursi parlemen.
Pada Pemilu 2019, suara yang diperoleh PPP kembali menurun menjadi 6.323.147 suara (4,52%) dari total suara sah nasional.
Angka tersebut menempatkan PPP di urutan ke-9 dari 15 partai yang beraksi di Pemilu 2019.
Perwakilan PPP yang duduk di DPR RI mengalami penurunan, sebesar 19 orang (3,31%).
Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:
Pembagian sisa surat undangan
Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.
Memindahkan suara calon
Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara
Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?
