| Ketua Umum | H. Muzakir Manaf |
| Ketua Harian | H. Sarjani Abdullah |
| Sekretaris | H. Kamaruddin Abubakar |
| Bendahara | Hasanuddin Bin Sabon |
| Nomor Urut di KPU | 21 |
| Tahun Didirikan | 7 Juni 2007 |
| Kantor Pusat | Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hassan, gampong Blang Cut, Lueng Bata, Kota Banda Aceh |
| Keterwakilan Perempuan | 28 dari total 96 DCT (29%) |
Partai Aceh (PA) adalah salah satu partai politik lokal di Provinsi Aceh. Partai ini ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh.
Perang yang terjadi sejak 1976-2005 antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia, serta gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 membuat aceh kehilangan segala-galanya.
Untuk melakukan rekonstruksi Aceh pasca tsunami, kedua belah pihak yang bertikai mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi selama hampir 30 tahun tersebut.
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan gerakan separatisme (memisahkan diri dari suatu negara) bersenjata di Aceh yang lahir dari rasa kecewa masyarakat aceh kepada pemerintah. GAM menyerukan perlawanan kepada Pemerintah RI sejak Presiden Soeharto.
Pada 15 Agustus 2005, Hamid Awaluddin selaku Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia dan Malik Mahmud selaku Pemimpin Gerakan Aceh Merdeka menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) di Helsinki, Finlandia.
Akhirnya muncul kesepakatan untuk meraih perdamaian. Salah satu kesepakatan dalam MoU Helsinki poin 1.2.1 menyatakan bahwa, “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.
Nota kesepakatan tersebut berlatar belakang masyarakat Aceh yang tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis dan adil.
Dengan adanya partai politik lokal di Aceh harapannya dapat menjaga perdamaian yang hakiki, bermartabat, serta dapat membangun masa depan Aceh dalam asas demokrasi.
Pimpinan Politik GAM, Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tengku Muhammad Yahya Mu’ad untuk membentuk partai politik lokal.
Akhirnya Partai GAM berdiri pada tanggal 07 Juni 2007 dengan lambang Bulan Bintang. Walaupun secara perundang-undangan dan aturan hukum lainnya tidak bertentangan, pemerintah pusat melihat lambang tersebut tidak selaras dengan kebijakan pemerintah.
Maka lahirlah PP nomor 77 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, dan mengatur secara rinci lambang partai lokal yang selaras dengan kebijakan politik pemerintah pusat.
Merespon hal tersebut, melalui surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh menyatakan bahwa Partai GAM harus ada kepanjangan dan dipindahkan Bulan Bintang.
Akhirnya Partai GAM memiliki kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri. Namun, menurut pemerintah kependekan tersebut bertentangan dengan spirit poin 1.2.1 MoU Helsinki.
Pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat keamanan hukum untuk berdirinya partai politik. Kini bernama Partai Aceh.
Ideologi yang dianut oleh Partai Aceh adalah Islam. Menurut informasi yang tertulis dalam AD/ART, Partai Aceh berasaskan Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi (Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam).
Qanun Meukuta Alam Al-Asyi
Qanun Meukuta Alam Al-Asyi adalah nama dari Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam sejak masa Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Syah (Sultan terakhir Aceh).
Undang-Undang ini berisi tentang syariat islam, adat, ataupun kebiasaan yang dijabarkan berupa syarat, rukun, peringatan, anjuran agar sebuah kerajaan bersifat langgeng.
Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditandatangani pada 15Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra Revolusi Party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
Belum ada informasi yang menyebutkan mengenai isu program Partai Aceh pada Pemilu 2024.
Dalam AD/ART Partai Aceh tertulis:
Belum ditemukan pelanggaran yang Partai Aceh lakukan dalam Pemilu 2024
Tengku Malik Mahmud Al Haytar (lahir 29 Maret 1939) adalah tokoh pejuang Gerakan Aceh Merdeka yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri GAM pada tahun 2002-2005.
Sosok yang menandatangani MoU Helsinki ini sejak 2 November 2012 dikukuhkan menjadi Wali Nanggroe Aceh.
Menurut Qanun Aceh, Wali Nanggroe Aceh atau Wali Aceh adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe (lembaga kepemimpinan adat) dan pemimpin pemersatu Aceh yang berkedudukan sebagai Kepala Nanggroe Aceh.
Wali Aceh bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh serta penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga lainnya di Aceh.
Kursi yang diperoleh Partai Aceh pada Pemilu 2009 sebanyak 33 kursi DPR Aceh
Kursi yang diperoleh Partai Aceh pada Pemilu 2014 sebanyak 29 kursi DPR Aceh dari total 81 kursi.
Pada Pemilu Anggota DPR Aceh 2019 Partai Aceh memperoleh 568.110 suara sah (21,35%) dan memperoleh 18 kursi dalam DPR Aceh.
Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:
Pembagian sisa surat undangan
Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.
Memindahkan suara calon
Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara
Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?
