| Presiden | Said Iqbal |
| Wakil Presiden | Agus Supriyadi |
| Sekretaris Jenderal | Ferri Nuzarli |
| Ketua Majelis Nasional | Agus Ruli Ardiansyah |
| Bendahara Umum | Agus Sarjanto |
| Nomor Urut di KPU | Enam (6) |
| Tahun Didirikan | 28 Agustus 1998 |
| Kantor Pusat | Lantai 3, Jl. Raya Pondok Gede RT 01/02 No. 11 Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550 |
| Keterwakilan Perempuan | 210 dari total 580 DCT (36,21%) |
Partai Buruh dibangun dan didirikan kembali oleh para pendiri yang berasal dari 4 konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 Federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, dan organisasi petani serta nelayan terbesar di Indonesia.
Saat partai buruh pertama kali didirikan, nama yang digunakan pertama kali adalah Partai Buruh Nasional yang dipimpin oleh Muchtar Pakpahan.
Meskipun berusia satu tahun saat Pemilu 1999 berlangsung, Partai Buruh Nasional sudah berpartisipasi dan mendapatkan nomor urut partai 37 pemilihan.
Kemudian, pada pemilu 2004 Partai Buruh Nasional berubah nama yang kedua kalinya menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat dengan nomor urut 2.
Meskipun sempat tidak lolos verifikasi KPU pada Pemilu tahun 2009, Partai Buruh Sosial Demokrat menggugat ke Majelis Konstitusi ikut serta dalam pemilu dan mendapatkan nomor urut partai ke-44.
Partai Buruh Sosial Demokrat mangkir dari pemilu 2014 dan 2019. Kemudian pada 4-5 Oktober 2021 terlaksana kongres yang dihadiri Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Said Iqbal) dan beberapa asosiasi.
Asosiasi yang hadir diantaranya 4 konfederasi serikat pekerja terbesar, 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, serta serikat petani dan nelayan.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendeklarasikan kembali perubahan susunan pengurus dan lambang Partai Buruh.
Partai buruh memiliki perwakilan daerah pada 34 provinsi, 514 perwakilan tingkat kabupaten/kota, dan lebih dari 6.000 perwakilan di tingkat kecamatan.
Pada 14 Desember 2022 Partai Buruh dinyatakan lolos ikut serta dalam pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut partai ke 6.
Ideologi Pancasila. Dengan titik tumpu pada sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dilansir dari Tempo.co, Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh menyampaikan tiga prinsip utama yang akan diperjuangkan, diantaranya adalah kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggung jawab publik.
Said menuturkan, “Satu, kesetaraan kesempatan (kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami). Dua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata (pro subsidi, dan menambah program jaminan sosial yaitu jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran)”.
Said menambahkan, “Termasuk anti impor beras, daging, kedelai, garam, dan bahan pokok lainnya. Ketiga, tanggung jawab publik. Meliputi jaminan pengangguran, pelestarian lingkungan, dan penegakan hak asasi,” lanjut Said.
Mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera atau “welfare state.” Di dalam visi tersebut terdapat tiga prinsip utama dalam negara sejahtera, yaitu kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggung jawab publik.
Dengan sejarah panjang dan visi misi yang jelas, Partai Buruh berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.
Sebagai partai kelas pekerja, peran serta Partai Buruh di kancah politik tetap menjadi faktor penting dalam memperkuat demokrasi dan perubahan positif bagi masyarakat Indonesia.
Ketiga prinsip yang diperjuangkan Partai Buruh, diantaranya :
Ketiga hal itu akan diwujudkan dalam janji politik Partai Buruh pada Pemilu 2024, diantaranya :
Belum ditemukan pelanggaran yang pernah dilakukan Partai Buruh.
Said Iqbal menjabat sebagai Presiden Partai Buruh sejak tahun 2021 hingga 2026. Dirinya dikenal sebagai tokoh yang lantang menyuarakan urusan pekerja (buruh) sejak tahun 1992, termasuk kesejahteraan dan upah. Said Iqbal aktif melakukan unjuk rasa, apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan buruh.
Sebagai orang pertama yang memimpin Partai Buruh Nasional, Muchtar dikenal sebagai tokoh buruh Indonesia yang mendirikan serikat buruh independen pertama di Indonesia.
Melalui serikat buruh bernama DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Muchtar giat mengupayakan nasib para buruh sejak masa orde baru.
Muchtar berlatar belakang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada 1986, pengacara pada tahun 1976, dan advokat (pengacara di seluruh wilayah di Indonesia) pada 1986.
Partai Buruh adalah salah satu partai politik di Indonesia yang sudah mengikuti tiga kali Pemilu sepanjang tahun 1999 – 2019.
Partai Buruh beberapa kali berganti nama dan lambang untuk dapat mengikuti Pemilu meskipun Partai Buruh tidak pernah lolos ke Parlemen.
Pada tahun 1999 Partai Buruh memperoleh jumlah suara 140.980 (0,13%)
Pemilu 2004 suara yang diperoleh Partai Buruh meningkat menjadi pesat sebanyak 636.397 suara (0,56%)
Pada tahun 2009 Partai Buruh kembali mengalami penurunan menjadi 265.203 suara (0,25%)
Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:
Pembagian sisa surat undangan
Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.
Memindahkan suara calon
Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara
Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?
