Profil Detail Partai Politik

Mengenal Lebih Dekat :

PBB

Pendahuluan Partai Politik

Gambaran Singkat Partai

Ketua UmumProf. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Sekretaris JenderalIr. Afriansyah Noor, M.Si
BendaharaDinmar
Nomor Urut di KPU13 (tigabelas)
Tahun Didirikan17 Juli 1998
Kantor PusatJl. Raya Pasar Minggu KM.18, No 1B, Jak-Sel
Keterwakilan Perempuan 193 dari total 470 DCT (41,06%)

Pendahuluan Partai Politik

Sejarah Partai

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu partai politik yang didirikan pasca reformasi pada 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebagai partai  yang berlandaskan islam, PBB mendapatkan dukungan dari ormas-ormas islam di tingkat nasional. Sebagai titisan atau pewaris dari Partai Islam Masyumi pada era Presiden Soekarno, PBB akhirnya menetapkan Yusril sebagai Ketua Umum PBB.

Yusril dikenal sebagai tokoh yang memiliki kecakapan dalam berbagai bidang, seperti pengacara, pengajar hukum tata negara di Universitas Indonesia, politik, dan cendekiawan. 

Partai Bulan Bintang (PBB) telah ikut serta dalam kontestasi politik sejak Pemilu 1999. Meskipun perolehan suara yang diraih PBB berada dalam kisaran 1 hingga 3 juta suara dari total suara sah nasional, PBB tidak pernah absen dan selalu maju menjadi peserta Pemilu.

Pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, PBB mampu meraih sejumlah kursi di DPR RI. Namun, semenjak diberlakukannya aturan Parliamentary Threshold, jumlah suara yang dicapai PBB tidak dapat mendongkrak PBB untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman PBB, pada Pemilu 1999, PBB meraih 2.050.000 suara sah (2%) dari total suara sah nasional. Yusril Ihza sempat menjadi satu-satunya calon presiden indonesia yang melengkapi syarat administrasi pasca reformasi.

Namun, saat sidang pleno penetapan presiden oleh DPR dan MPR, Amien Rais selaku Ketua MPR menyatakan terdapat tiga calon presiden yang akan dipertimbangkan, Yusril, Megawati, dan Gus Dur. Akhirnya Yusril memilih diam dan tidak menyuarakan interupsi.

Pendahuluan Partai Politik

Prinsip dan Ideologi Partai

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman Kompas.com, ideologi yang dibawa PBB adalah Pancasila, Islamisme, dan Nasionalisme.

Informasi dari laman Partai Bulan Bintang, PBB merupakan partai islam yang mengambil inspirasi dari Masyumi dan berlandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran islam yang universal dan bersifat rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.

Visi dan Misi Partai

Menggambarkan Masa Depan Indonesia

Visi:

• Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami.
• Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum.
• Bela Umat, Bela Ulama, Bela Islam, Bela Rakyat, Bela NKRI.

Misi:

Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertaqwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kehidupan demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Program Unggulan

Program Unggulan untuk Masa Depan Indonesia

Berdasarkan informasi dari Kompas.com, PBB berjanji akan mendorong amandemen konstitusi dan membenahi sistem hukum jika kader-kader PBB berhasil lolos menjadi anggota DPR RI.

Membenahi Sistem Hukum

Menurut Yusril sebagai Ketua Umum PBB, jika sistem hukum tidak diperbaiki maka Indonesia akan kesulitan mendatangkan investasi dan sulit bergerak menjadi negara maju.

Amandemen Konstitusi

Dalam tayangan Kompas TV, Yusril menyampaikan “Yang dipikirkan oleh PBB sebenarnya ingin merombak secara total sebenarnya sistem bernegara kita ini. PPB akan mengusulkan kembali perubahan UUD 1945 untuk mengembalikan pada demokrasi yang sejati”.

Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Partai Saat Pemilu

Belum ditemukan pelanggaran yang PBB lakukan dalam Pemilu 2024

Tokoh Partai Politik

Tokoh Berpengaruh Partai Politik

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.,

Yusril Ihza adalah seorang tokoh bergelar Datuk Maharajo Palinduang yang tidak hanya bergerak dalam dunia politik, namun dirinya juga seorang pengacara, pakar hukum tata negara, dan intelektual Indonesia.

Yusril Ihza telah menjabat sebagai Ketua Umum PBB selama tiga kali periode, 1998-2004, 2014-2019, dan 2019-2024.

Selain menjadi Ketua Umum, Yusril dipercaya menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan periode 1999-2001 masa Presiden Abdurrahman Wahid.

Yusril juga menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia masa Presiden Megawati Soekarnoputri dan menjadi Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007 masa Susilo Bambang Yudhoyono.

Perolehan Suara

Perolehan Suara dari Tahun ke Tahun

Partai Bulan Bintang merupakan partai berasas islam yang lahir pasca reformasi, yaitu 17 Juli 1998. Menurut informasi yang dilansir dari laman Partai Bulan Bintang, PBB telah ikut serta menjadi peserta pagelaran demokrasi sejak Pemilu 1999.

Suara yang mampu diraih oleh PBB pada Pemilu 1999 sebesar 2.050.000 suara (2%) dan mampu meraih 13 kursi di parlemen.

Pemilu 1999

Pada Pemilu 2004, PBB mengalami peningkatan total suara sah nasional, sebanyak 2.970.487 (2,62%) dan mampu mendapatkan 11 kursi di parlemen.

Pemilu 2004

Pemilu 2009, suara yang diperoleh PBB mengalami penurunan menjadi 1.800.000 juta suara (1,7%) dari total suara sah.

Pemilu 2009

Angka tersebut tidak cukup membawa wakil-wakil PBB mendapatkan kursi di parlemen karena berlakunya Parliamentary Threshold 2,5% pada Pemilu 2009.

Namun, saat itu PBB masih memiliki sekitar 400 anggota DPRD baik di provinsi atau kabupaten kota seluruh Indonesia.

Pada Pemilu 2014 PBB memperoleh 1.800.000 juta suara (1,5%) dari total suara sah nasional.

Pemilu 2014

Berlakunya Parliamentary Threshold 2,5% membuat angka yang diperoleh PBB pada Pemilu 2014 tidak dapat membawa partai tersebut untuk mendapatkan kursi parlemen.

Pada Pemilu 2019, jumlah suara yang diperoleh PBB sebesar 1.000.000 (0,79%) dari total suara sah nasional. Angka tersebut tidak mampu membawa PBB untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Pemilu 2019

Berita dan Isu-isu Terkini

Informasi Terbaru seputar Pemilu

Serba-Serbi Pemilu

Awasi dan Laporkan Segala Bentuk Kecurangan Pemilu

Awasi dan Laporkan Segala Bentuk Kecurangan Pemilu

Baru baru ini publik diramaikan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan berbagai pihak, baik pihak penyelenggara pemilu ataupun bakal calon peserta pemilu. Terlihat potensi pelanggaran berupa curi start yang dilakukan beberapa partai pada pemilu 2024. Potensi Pelanggaran Pemilu oleh PAN PAN sempat menjadi perbincangan publik atas lagu pan-pan-pan terdepan…

Menemukan Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

Menemukan Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

Pernah menemukan pelanggaran pemilu selama masa kampanye berlangsung? Tapi, masih bingung lapor kemana? Nah, kamu dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu atau Bawaslu yang ada di daerahmu. Orang-orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu diantaranya, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Peraturan…

Tata Cara Pencalonan dan Perhitungan Kursi DPR RI

Tata Cara Pencalonan dan Perhitungan Kursi DPR RI

Pada 2024 masyarakat akan dihadapkan dengan pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia. Masyarakat nantinya akan memilih para pemimpin dan wakil rakyatnya. Pada Pemilu 2024 mendatang masyarakat akan memilih Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, Gubernur, Bupati, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.  Menurut Ketua KPU, Hasyim Asyari pemilu…

Alerta-Alerta!

Kejanggalan dalam Instruksi Penghentian Rekapitulasi Suara

Kejanggalan dalam Instruksi Penghentian Rekapitulasi Suara

Komisi Pemilihan Umum menyetop perhitungan suara di beberapa kecamatan di sejumlah daerah. Penundaan tersebut diperintah langsung oleh KPU RI melalui Grup Whatsapp ke KPU daerah untuk menunda rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), Ahad 18 Februari 2024. Instruksi tersebut berisi untuk menunda selama dua hari Ahad dan…

Ketika Ketua KPU Melanggar Etik : Pantaskah?

Ketika Ketua KPU Melanggar Etik : Pantaskah?

Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) pada senin 5 Februari 2024, memutuskan bahwa Ketua KPU, Hasyim Asyari. Telah melakukan pelanggaran etik atas kesalahannya menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden. Hasyim terbukti melakukan  pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hasyim dijatuhi hukum sanksi peringatan keras terakhir. Sedangkan…

Anggaran Bansos Ugal-Ugalan : Potensi Merugikan Negara

Anggaran Bansos Ugal-Ugalan : Potensi Merugikan Negara

Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Jokowi aktif dalam membagikan Bantuan Sosial (Bansos) di beberapa daerah. Pasalnya, Bansos dalam waktu dekat ini betul-betul masif dibagikan oleh pemerintah saat ini. Penyaluran bantuan sosial menjelang pelaksanaan pemilu 2024 semakin meningkat tajam anggarannya. Awalnya, pemerintah menyalurkan Bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai atau…

Potensi kecurangan

Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:

Pembagian sisa surat undangan

Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.

Memindahkan suara calon

Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.

Jual beli rekapitulasi suara

Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.

Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?