| Ketua Umum | Irwandi Yusuf |
| Sekretaris Jenderal | Miswar Fuady |
| Bendahara Umum | Teuku Rafly Agam |
| Kantor pusat | JALAN T. ISKANDAR, NO. 54, LAMBHUK |
| Tahun didirikan | 2 Mei 2017 |
Partai Nanggroe Aceh (PNA) sejatinya didirikan pada tanggal 24 April 2012 oleh mantan gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Pada awal didirikan PNA bernama Partai Nasional Aceh, namun setelah tahun 2017 mereka berganti nama menjadi Partai Nanggroe Aceh, dikarenakan sebagai bentuk rebranding mereka dalam menyambut pemilu 2019. PNA mengikuti pemilu pertama kali pada tahun 2014, namun mereka gagal memenuhi suara minimum untuk mencapai kursi di DPRD Prov Aceh.
Adapun beberapa pendiri PNA antara lain Irwansyah alias Teungku Mukhsalmina (Mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk), Muharram Idris (mantan Ketua KPA Aceh Rayeuk), Ligadinsyah (mantan juru bicara Partai Aceh/mantan Panglima GAM Linge), Amni bin Ahmad Marzuki (mantan juru runding GAM), Tarmizi, Lukman Age dan Thamren Ananda (mantan Sekjen Partai Rakyat Aceh).
Dalam AD/ARTnya Partai Nanggroe Aceh menyampaikan bahwa mereka Sosial-Demokrat-Religius (Sosdemrel). Partai Nanggroe Aceh bersifat terbuka, setara, mandiri, mengakar, dan berpihak pada kepentingan rakyat Aceh. Selain itu, nilai-nilai keislaman, demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.
Partai Nanggroe Aceh (PNA) bertujuan untuk memimpin perjuangan perubahan dengan me nguasai Struktur Pemerintah baik Legislatif maupun Eksekutif di semua level dan tinggatan di Provinsi Aceh. Partai Nanggroe Aceh (PNA) juga akan menempatkan diri sebagai kiblat dan konsepsi kehidupan rakyat di Aceh.
Irwan merupakan seorang pendiri PNA sekaligus gubernur Aceh 2 periode pada tahun 2007-2012 dan 2017-2022. Namun, pada tahun 2019 ia ditangkap KPK atas kasus suap dana otonomi khusus. Irwan sebelumnya merupakan kader partai Aceh, karena pada pilkada 2012 kepentingannya untuk maju kembali sebagai gubernur tidak diakomodir oleh partai Aceh ia memilih keluar dari partai tersebut dan membentuk partai Nanggroe Aceh sebagai kendaraan baru politiknya.
PNA memulai kontestasi politiknya pada tahun 2014 dengan mendapatkan suara sebanyak 7.782 suara, dan berhasil meraih 3 kursi di DPR Aceh.
Setelah itu pada tahun 2019 mereka memperoleh suara yang cukup tinggi yaitu 181.212 (6.81%) suara dan berhasil mendapatkan 6 kursi di DPR Aceh. Selain kemenangan tersebut, PNA juga berhasil memenangkan ketua umumnya, Irwandi yusuf menjadi Gubernur Aceh pada tahun 2017 dengan mengalahkan petahana pada waktu itu.
Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:
Pembagian sisa surat undangan
Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.
Memindahkan suara calon
Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara
Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?
