Menuju Indonesia Unggul : Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari
Kehendak bahwa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi negara maju, tidak sekedar menjadi kuat, tidak sekedar berdaya saing, tetapi peningkatan kemajuan, kekuatan dan daya saing yang dicapai melebihi atau melampaui apa yang dicapai oleh negara lain.
Unggul menggambarkan kondisi pencapaian yang lebih nyata serta tidak berasumsi dan menganggap hal lain diam atau tetap.
Suatu penegasan bahwa berbagai proses untuk menjadi unggul dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Momentum percepatan mendasarkan diri pada bonus demografi yang segera berakhir.
Gerak Cepat dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, dengan mengandalkan kekuatan kolektif rakyat melalui perencanaan matang, serta target dan tahapan yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana.
Kesadaran terhadap kekuatan dan posisi Indonesia yang akan membentuk paradigma baru, bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu.
Laut adalah jalan masa depan sekaligus kekuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan.
Laut dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dirawat secara berkelanjutan agar bermuara pada kedaulatan negara dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
Muara dari langkah yang ditempuh seluruh elemen bangsa dalam membangun negeri. Rakyat hidupnya sejahtera, merasakan keadilan sosial terlaksana, dan hidup dalam alam Indonesia yang lestari. Sehingga tiap-tiap manusia Indonesia betul-betul merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi.
Memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat kerja.
Rakyat harus mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pemetaan kebutuhan penyediaan ataupun revitalisasi puskesmas di setiap desa. Disertai dengan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan obat esensial, serta percepatan digitalisasi layanan kesehatan (telemedicine).
Memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan.
Dukungan penuh terhadap pilihan perempuan di seluruh bidang disertai memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja dan menambah cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dengan upah dan tunjangan tetap 100%.
Jaminan kesetaraan kepada perempuan maupun laki-laki untuk menjalankan peran pengasuhan dalam keluarga.
Pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah.
Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenagakerjaan.
Anggaran yang akan disiapkan Ganjar Mahfud untuk memberikan insentif guru agama di seluruh Indonesia sebesar 4 triliun.
Bagi Ganjar, pemberian insentif kepada guru mengaji dan guru agama sangat penting karena dibalik kegigihan mereka, ada tanggung jawab untuk mengajarkan budi pekerti bagi generasi muda. Dengan ilmu agama yang bagus, budi pekerti bagus, maka hubungan sosial akan bagus.
Pemerintah Ganjar-Mahfud akan memberikan beasiswa untuk anak-anak dari Bintara dan tentara yang diterima di Universitas Negeri dan nantinya akan diperbesar ke universitas lainnya.
Program ini akan menyasar 741.991 masjid dan surau yang ada di Indonesia dan rumah ibadah lainnya yang juga membutuhkan bantuan sokongan dana dalam pembiayaan operasional.
Ganjar akan memberikan dana operasional untuk kesejahteraan masjid sebesar Rp1.000.000 perbulan. Untuk itu Ganjar-Mahfud akan berkoordinasi dengan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk melakukan pendataan.
Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sekitar Rp8,9 triliun pertahun (0,3 persen dari APBN 2024).
Ganjar-Mahfud akan meningkatkan ketepatan pemberian pupuk subsidi dan memberikan asuransi usaha bagi para petani.
Kesejahteraan nelayan melalui berbagai program riil, seperti :
Ganjar-Mahfud akan menyikat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Indonesia. Untuk mewujudkan program tersebut, Ganjar akan mewujudkan regulasi yang baik, sistem kelembagaan yang baik, dan aktor yang baik.
Membentuk program kesejahteraan (workfare) opsional berupa pekerjaan ringan dan sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja dan program tunjangan yang memadai bagi terjaminnya kehidupan lansia
Dalam visi misinya, Ganjar-Mahfud ingin memberikan ruang dan perhatian yang setara bagi anak disabilitas agar kedepannya dapat mandiri dan produkti melalui program-program yang dicanangkan Ganjar-Mahfud.
Diantaranya dengan kesetaraan akses pekerjaan dan upah, pendidikan, pelayanan publik, serta memastikan seluruh infrastruktur publik ramah penyandang disabilitas.
Program internet cepat, gratis, dan merata di sleuruh wilayah di Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu ekonomi lokal (UMKM).
Ganjar berharap dengan pemberian internet gratis bagi setiap sekolah dapat memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk mengakses sumber daya pendidikan secara online, terlepas dari lokasi geografisnya.
Program ini tidak hanya dapat menunjang pendidikan, namun juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Melalui program KTP Sakti, target Pemerintah Ganjar-Mahfud adalah menciptakan pendataan masyarakat yang lebih transparan, jelas, dan mudah diperoleh karena sumber data berasal dari kidentitas penduduk.
Melalui KTP sakti, akan lebih mudah untuk memetakan kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, program keluarga sejahtera, dan bantuan sosial lainnya.
Ganjar-Mahfud ingin merubah pendidikan vokasi yang dapat mempersiapkan siswa ke dalam dunia kerja. Bentuk persiapan yang dilakukan adalah fokus pada skills dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta melakukan kolaborasi antarlembaga pemerintah dan industri.
Ganjar-Mahfud akan membentuk task force (formasi/unit) lintas lembaga pemerintah dengan partnership link and match dan skema founding antara pemerintah, industri, dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia)
Menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Selain itu, kepastian pangan murah melalui stabilisasi harga pangan juga akan dijaga.
Ganjar-Mahfud berencana untuk melanjutkan program bansos dan meningkatkan nominalnya. Bansos akan didistribusikan melalui program KTP Sakti agar menyasar ke masyarakat yang membutuhkan.
Menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM serta usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha. Memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar
Belum ditemukan penjelasan mengenai program Uang Saku Kader Posyandu
ISU STRATEGIS YANG DIANGKAT GANJAR-MAHFUD
Apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo akan menguatkan KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) dan merevisi regulasi KPK.
Undang-Undang yang akan direvisi oleh Ganjar adalah UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menanggapi proyek IKN, Ganjar Pranowo berencana akan melanjutkan proyek tersebut apabila terpilih menjadi presiden. Menurutnya IKN dapat terwujud dengan kekompakan.
Proyek tersebut tidak sekadar memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka dan merubah mindset untuk menjadi negara maju, serta hilirisasi industri.
Setelah Undang-Undang Cipta Kerja di sahkan pada 5 Oktober 2020, banyak masyarakat yang menolak UU tersebut.
Ganjar Pranowo melakukan beberapa langkah, diantaranya membuka posko pengaduan masyarakat, terjun ke masyarakat untuk menjaring informasi dari mereka, serta membagikan naskah final UU Cipta Kerja kepada Organisasi Serikat Buruh.
Ganjar menilai UU Cipta Kerja dapat menjadi jalan tol bagi kepala daerah dalam mengatasi persoalan daerahnya karena selama ini pemerintah daerah terkendala dengan regulasi yang banyak dan rumit.
Masyarakat yang merasa kesulitan dengan hal itu, rentan melakukan pungli di tempat pelayanan publik.
Berawal dari pernyataan Presiden Jokowi mengenai masyarakat yang kurang mendapatkan keadilan dari proses hukum pada UU ITE.
Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir dapat diterjemahkan secara hati-hati dan jelas. Apabila UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, Jokowi meminta agar UU ITE dihapus atau direvisi.
Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk tim kajian UU ITE yang dipimpin oleh Deputi II, Sugeng Purnomo, untuk melakukan telaah.
Hasilnya, Mahfud mengumumkan bahwa UU No.11 Tahun 2008 tentang UU ITE tidak akan dicabut, melainkan akan dilakukan revisi secara terbatas pada beberapa pasal.
KEBIJAKAN YANG DIANGKAT GANJAR-MAHFUD
Salah satu misi Ganjar Pranowo – Mahfud adalah mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Program yang diangkat Ganjar dibidang hukum diantaranya :
Salah satu misi Ganjar Pranowo-Mahfud adalah mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Beberapa program turunan dari misi tersebut diantaranya:
Digitalisasi masuk visi misi Ganjar dalam modernisasi birokrasi dengan menggunakan teknologi digital. Digitalisasi dalam birokrasi dan pemerintahan dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.
Ganjar Pranowo banyak memasukkan sistem digital dalam menjalankan pemerintahan, diantaranya :
Salah satu misi yang diangkat oleh Ganjar dan Mahfud adalah Galang Supremasi Sipil yaitu memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik.
Hal itu tercantum dalam misi Ganjar Mahfud untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan prinsip Dasasila Bandung untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Pemerintah akan ikut terlibat dalam forum bilateral dan multilateral dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan mendukung perjuangan pergerakan rakyat Palestina.
Di bidang ekonomi, visi Ganjar adalah mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, diantaranya dengan ekonomi unggul dan berdaya saing, kedaulatan pangan, dan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal.
Diantara program-program yang ingin diusung Ganjar dalam kebijakan ekonomi adalah:
Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:
Pembagian sisa surat undangan
Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.
Memindahkan suara calon
Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara
Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?
