Mohammad Mahfud atau Mahfud MD merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara pasangan Mahmodin dan Siti Khadijah yang lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957. Mahfud mempersunting Zaizatun Nihayati pada tahun 1982 dan dikaruniai tiga orang anak, bernama Mohammad Ikhwan Zein, Vina Amalia, dan Royhan Akbar.
Menuju Indonesia Unggul : Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.
Kehendak bahwa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi negara maju, tidak sekedar menjadi kuat, tidak sekedar berdaya saing, tetapi peningkatan kemajuan, kekuatan dan daya saing yang dicapai melebihi atau melampaui apa yang dicapai oleh negara lain.
Unggul menggambarkan kondisi pencapaian yang lebih nyata serta tidak berasumsi dan menganggap hal lain diam atau tetap.
Suatu penegasan bahwa berbagai proses untuk menjadi unggul dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Momentum percepatan mendasarkan diri pada bonus demografi yang segera berakhir.
Gerak Cepat dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, dengan mengandalkan kekuatan kolektif rakyat melalui perencanaan matang, serta target dan tahapan yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana.
Kesadaran terhadap kekuatan dan posisi Indonesia yang akan membentuk paradigma baru, bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu.
Laut adalah jalan masa depan sekaligus kekuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan.
Laut dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dirawat secara berkelanjutan agar bermuara pada kedaulatan negara dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Muara dari langkah yang ditempuh seluruh elemen bangsa dalam membangun negeri. Rakyat hidupnya sejahtera, merasakan keadilan sosial terlaksana, dan hidup dalam alam Indonesia yang lestari. Sehingga tiap-tiap manusia Indonesia betul-betul merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi.
Jumlah pengikut
Membuka akses pendidikan seluas-luasnya, tidak membedakan gender atau tingkat kesejahteraan. Harapannya dapat menekan angka pengangguran nasional hingga 4% di tahun 2029.
Strategi untuk merealisasikan itu dengan cara mengakselerasi kinerja birokrasi untuk memantau ketersediaan dan permintaan, meningkatkan produksi bahan pokok, dan menyeimbangkan neraca ekspor-impor pangan.
Investasi keluarga agar isu kemiskinan segera terselesaikan.
Memperbaiki data penerima program jaring pengaman sosial dan memperluas jangkauan BPJS dengan menambah anggaran dari 166 triliun pada 2024 menjadi 300 triliun pada 2029.
Mempercepat perkembangan sektor-sektor penopang PDB. Beberapa contonya :
Meningkatkan proyek infrastruktur yang telah dibangun pada era Presiden Jokowi agar mendorong kegiatan ekonomi. Contoh penerapan :
Memulihkan kondisi alam Indonesia dengan mengurangi emisi karbon, mencetak talenta untuk inovasi, mendorong ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Contoh ekonomi biru adalah dalam hal perikanan, tidak bertumpu pada perikanan tangkap, tetapi perikanan budidaya.
| Majalah Mahasiswa UII (Muhibah) |
| Senat Mahasiswa UII |
| Badan Perwakilan Mahasiswa UII |
| Pers Mahasiswa UII |
| Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) |
| Pimpinan Majalah Mahasiswa Fakultas Hukum UII (Keadilan) |
| Staf Pengajar di Fakultas Hukum UII dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Tahun 1983 |
| Dosen Tetap Fakultas Hukum UII | Tahun 1993 |
| Guru besar Fakultas Hukum UII | Tahun 1998 |
| Pengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pascasarjana S2 & S3 |
| Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM | 1999–2000 |
| Menteri Pertahanan Republik Indonesia | 2000-2001 |
| Menteri Kehakiman dan HAM | 2001 |
| Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2002-2005 |
| Anggota DPR-RI, duduk Komisi III | 2003-2006 |
| Anggota DPR-RI, duduk Komisi I | 2004-2006 |
| Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III | 2006-2007 |
| Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI | 2007-2008 |
| Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | 2008 – 2013 |
| Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila | 2017–2018 |
| Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Indonesia Maju | 2019 – 2023 |
| Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura |
| SD Negeri Waru Pamekasan, Madura |
| Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), SLTP 4 Tahun, Pamekasan Madura |
| Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), SLTA 3 Tahun, Yogyakarta |
| S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta |
| S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| Program Doktor S3, Ilmu Hukum Tata Negara, UGM, Yogyakarta |
| Studi Pustaka ke Columbia University New York dan Northern Illinois University DeKalb, Amerika Serikat. |
Apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo akan menguatkan KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) dan merevisi regulasi KPK.
Undang-Undang yang akan direvisi oleh Ganjar adalah UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menanggapi proyek IKN, Ganjar Pranowo berencana akan melanjutkan proyek tersebut apabila terpilih menjadi presiden. Menurutnya IKN dapat terwujud dengan kekompakan.
Proyek tersebut tidak sekadar memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka dan merubah mindset untuk menjadi negara maju, serta hilirisasi industri.
Setelah Undang-Undang Cipta Kerja di sahkan pada 5 Oktober 2020, banyak masyarakat yang menolak UU tersebut.
Ganjar Pranowo melakukan beberapa langkah, diantaranya membuka posko pengaduan masyarakat, terjun ke masyarakat untuk menjaring informasi dari mereka, serta membagikan naskah final UU Cipta Kerja kepada Organisasi Serikat Buruh.
Ganjar menilai UU Cipta Kerja dapat menjadi jalan tol bagi kepala daerah dalam mengatasi persoalan daerahnya karena selama ini pemerintah daerah terkendala dengan regulasi yang banyak dan rumit.
Masyarakat yang merasa kesulitan dengan hal itu, rentan melakukan pungli di tempat pelayanan publik.
Berawal dari pernyataan Presiden Jokowi mengenai masyarakat yang kurang mendapatkan keadilan dari proses hukum pada UU ITE.
Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir dapat diterjemahkan secara hati-hati dan jelas.
Apabila UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, Jokowi meminta agar UU ITE dihapus atau direvisi.
Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk tim kajian UU ITE yang dipimpin oleh Deputi II, Sugeng Purnomo, untuk melakukan telaah.
Hasilnya, Mahfud mengumumkan bahwa UU No.11 Tahun 2008 tentang UU ITE tidak akan dicabut, melainkan akan dilakukan revisi secara terbatas pada beberapa pasal.
Menyelesaikan pendidikan doktor di UGM dalam waktu 2 tahun 8 bulan, rata-rata orang lain menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 5 tahun
Udayana Award merupakan penghargaan tertinggi dari Universitas Udayana, Bali.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi Mahfud dalam menegakkan hukum yang berkeadilan secara konsisten di tengah-tengah masyarakat.
Universitas Udayana berharap penghargaan yang diberikan dapat menambah semangat Mahfud MD untuk memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan hukum, politik, dan keamanan.
Mendapat penghargaan dari Harian Rakyat Merdeka sebagai tokoh stabilisator politik, hukum, dan keamanan.
Mahfud MD membuka dan mengungkap kembali kasus proyek pengelolaan satelit Kementerian Pertahanan yang terjadi pada tahun 2018 (sebelum Mahfud berada di Kemenpolhukam).
Diduga kasus tersebut sengaja dihambat oleh beberapa pihak, namun saat Mahfud menjabat terdapat laporan pemerintah diundang kembali dalam sidang Arbitrase di Singapura untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemenham.
Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 800 miliar. Kasus tersebut terungkap setelah Mahfud meminta agar kasus tersebut diproses secara hukum.
Kemudian, Mahfud meminta agar BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan Audit Tujuan Tertentu.
Kami tidak menemukan informasi kasus yang terkait dengan Mahfud MD
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Mahfud MD Rp. 25.815.316.147 dengan rincian berikut:
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Mahfud MD Rp. 27.131.348.26 dengan rincian berikut:
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Mahfud MD Rp. 29.635.978.979 dengan rincian berikut:
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Mahfud MD Rp. 29.546.144.117 dengan rincian berikut:
Salah satu misi Ganjar Pranowo – Mahfud adalah mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Program yang diangkat Ganjar dibidang hukum diantaranya :
Salah satu misi Ganjar Pranowo-Mahfud adalah mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Beberapa program turunan dari misi tersebut diantaranya:
Digitalisasi masuk visi misi Ganjar dalam modernisasi birokrasi dengan menggunakan teknologi digital. Digitalisasi dalam birokrasi dan pemerintahan dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.
Ganjar Pranowo banyak memasukkan sistem digital dalam menjalankan pemerintahan, diantaranya :
Salah satu misi yang diangkat oleh Ganjar dan Mahfud adalah Galang Supremasi Sipil yaitu memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik.
Hal itu tercantum dalam misi Ganjar Mahfud untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan prinsip Dasasila Bandung untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Pemerintah akan ikut terlibat dalam forum bilateral dan multilateral dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan mendukung perjuangan pergerakan rakyat Palestina.
Di bidang ekonomi, visi Ganjar adalah mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, diantaranya dengan ekonomi unggul dan berdaya saing, kedaulatan pangan, dan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal.
Diantara program-program yang ingin diusung Ganjar dalam kebijakan ekonomi adalah:
Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:
Pembagian sisa surat undangan
Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.
Memindahkan suara calon
Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara
Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?
