Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Prabowo merupakan anak dari tokoh ekonomi Indonesia Soemitro Djojohadikoesoemo, beliau sempat menjadi menteri di era orde lama dan orde baru.
Prabowo dikenal sebagai seorang politisi, pengusaha dan perwira tinggi militer di Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan karir militernya selama 28 tahun, hingga akhirnya terjun di bidang politik dan bisnis.
Prabowo memulai langkah politik pertamanya dengan mengikuti konvensi capres partai Golkar pada 2004. Namun, pada saat itu ia kalah dengan prabowo. Lebih lanjut, ia menjadi calon wakil presiden megawati pada 2009 dan menjadi calon presiden pada 2014 dan 2019. Namun, langkah Prabowo selalu kandas untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden. Ia kembali mencalonkan dirinya sebagai calon presiden pada pemilu 2024.
Bersama Indonesia maju Menuju Indonesia Emas 2045
Jumlah pengikut
Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil guna menghindari peningkatan angka stunting.
Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.
Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.
Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.
Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.
Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.
Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun.
Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangantercapai pada tahun 2029.
Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas.
Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu program Kredit Usaha Tani Perternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak.
Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.
Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.
Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.
| PT Energy Nusantara (Direktur) |
| Nusantara Kaltim Coal |
| PT Jaladri Swadesi Nusantara |
| PT Belantara Pusaka |
| PT Kertas Nusantara |
| PT Tanjung Redeb Hutani |
| PT Tusam Hutani Lestari |
| Komandan Peleton Grup Komando-1 Kopassandha | 1976 |
| Komandan Kompi Komando Grup-1 Kopassandha | 1977 |
| Wakil Komandan Detasemen-81 Kopassus | 1983-1985 |
| Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara Kostrad | 1985-1987 |
| Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad | 1987-1991 |
| Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad | 1991-1993 |
| Komandan Grup-3/pusat pelatihan Pasukan Khusus | 1993-1995 |
| Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus | 1994 |
| Komandan Komando Pasukan Khusus | 1995-1996 |
| Panglima Komando Pasukan Khusus | 1996-1998 |
| Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat | 1998 |
| Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat | 1998 |
| Bergabung dengan partai Golkar | 2004 |
| Konvensi calon Presiden Golkar | 2004 |
| Mendirikan partai Gerindra | 2008 |
| Menteri Pertahanan RI | 2021 |
| Elementary School, The Dean School, Singapura (1957) |
| Elementary School, Gleanely Junior High School, Hongkong (1960) |
| Junior High School, Victoria Institution, Malaysia (1962) |
| Junior High School, Zurich International School, Swiss (1964) |
| Senior High School, American School In London, Inggris (1969) |
| Akabri Darat Magelang (1970) |
1.UU IKN
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN harus dilanjutkan dan diselesaikan. Hal itu ditegaskan Prabowo seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Kamis (13/7/2023). “Pembangunan IKN kan sudah menjadi undang-undang, ya kita akan selesaikan,” tegas Prabowo.
2.RUU KPK
Prabowo tidak menyampaikan apakah akan merevisi UU KPK atau tidak. Namun, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki KPK.Dia menyatakan perlunya berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi dan memperbaiki lembaga antirasuah ini.
“Ya kita nanti akan kumpulkan, stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa,” imbuhnya dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan yang diadakan oleh Narasi.
3.UU Ciptaker
Pendapat Prabowo tentang UU Ciptaker cenderung normatif, ia berpendapat untuk dicoba dulu dalam praktiknya jika tidak bagus masyarakat bisa membawanya dalam bentuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
Prabowo adalah anak dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia terkemuka di era orde baru dan orde lama. Soemitro sempat mencicipi beberapa jabatan menteri seperti Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset. Kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo juga merupakan salah satu tokoh ekonomi terkemuka di Indonesia. Beliau merupakan direktur pertama Bank Negara Indonesia.
Sebuah penghargaan yang diberikan kepada anggota korps di bidang militer TNI Angkatan Darat yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasanya yang luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok.
Sebuah penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang telah melakukan kewajiban dinas ketentaraan selama 16 tahun penuh dengan tidak terputus-putus, berkelakuan baik, setia dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
Sebuah tanda kehormatan pemerintah atas upaya anggota TNI/Polri yang di anugerahkan pada periode 1975-1999 untuk mereka yang berjasa dalam menanggulangi masalah keamanan oleh gerombolan pengacau dari luar batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur.
sebuah tanda kehormatan yang diberikan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang bertugas sebagai guru/intruktur selama 3 tahun lebih dan menunjukan dedikasi yang tinggi.
Sebuah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa dharmabakti seseorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara.
Prabowo terlibat dalam Operasi Seroja, yaitu operasi militer Indonesia di Timor Timur (kini Timor Leste) yang dimulai pada 7 Desember 1975 hingga 17 Juli 1986. Ia pernah menjadi pemimpin operasi yang diperintahkan Presiden Soeharto itu.
Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Pemerintah Indonesia menurunkan lebih dari 30 ribu tentara ke bumi bekas jajahan Portugis itu. Sampai Februari 1976, ada lebih dari 60 ribu orang Timor yang tewas.
Isu penculikan aktivis kerap kali menimpa Prabowo. Hal tersebut dikarenakan posisinya sebagai Danjen Kopassus yang mengepalai Tim Mawar pada saat itu.
Prabowo dinilai masih bertanggung jawab atas isu tersebut dikarenakan ada beberapa aktivis yang belum kembali sampai saat ini.
Nama Prabowo tercatat di dokumen Paradise Papers sebagai salah satu pimpinan Nusantara Energy Resources. Paradise Papers merupakan sebuah dokumen yang mengungkan perusahaan perusahaan yang melakukan suaka pajak ke negara negara surga pajak di dunia.
Dalam hal ini, perusahaan Energy Nusantara tercantum dalam dokumen tersebut. Perusahaan itu, menurut dokumen Appleby, ditutup pada 2004 dan tercatat sebagai “debitor buruk”.
Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.005.956.560.835
Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.029.339.519.335
Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.032.478.722.760
Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.034.395.519.335
Isu Stategis Prabowo-Gibran
Kebijakan yang diangkat Prabowo-Gibran
Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:
Pembagian sisa surat undangan
Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.
Memindahkan suara calon
Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara
Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?
