Perbandingan Calon Presiden

Perkenalan

Visi, Misi, dan Latar Belakang

Anies Baswedan

Visi

Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengusung visi “Indonesia Adil Makmur Untuk Semua”

Misi

  1. Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air.
  2. Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.
  3. Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.
  4. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan.
  5. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak serta berbudaya.
  6. Mewujudkan keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai akar kekuatan Bangsa.
  7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia.
  8. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan ham, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Partai Pendukung

Prabowo Subianto

Visi

Bersama Indonesia maju Menuju Indonesia Emas 2045

Misi

  1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
  2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
  3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
  4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
  5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
  7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
  8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Partai Pendukung

Poin Utama Program

Program Unggulan untuk Masa Depan

Menyediakan Kebutuhan Pokok Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air
  • Pemberian kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani, termasuk melalui contract farming.
  • Peningkatan stabilisasi harga jual hasil panen termasuk melalui optimalisasi resi gudang.
  • Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi pangan dan harkat kehidupan petani, pekebun dan peternak pada setiap tahapan produksi.
  • Membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistik untuk menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi.
  • Menyediakan program KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk anak muda yang belum memiliki rumah.
  • Memaksimalkan peran panas bumi, di mana Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan dunia, sebagai sumber energi penting, dengan mendorong penemuan cadangan terbukti oleh pemerintah, untuk menurunkan risiko dan meningkatkan daya tarik investasi.
  • Memastikan setiap rumah tangga di Indonesia dapat menikmati air layak minum dengan biaya terjangkau.
Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Peluang Usaha dan Lapangan Kerja Baru
  • Memperbaiki bantuan sosial yang bersifat langsung (“memberi ikan”) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan perbaikan ketepatan sasaran.
  • Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk pekerjaan hijau/ green jobs pada 2025-2029.
  • Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja. Mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan untuk menekan ketimpangan antar kawasan.
  • Memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah.
  • Mendorong pengembangan program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang inovatif.
  • Menjaga daya saing dan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk mendorong ekspor dan mendongkrak investasi.
  • Memastikan adanya penegakan hukum terhadap penipuan online, pinjaman online, judi online, pengumpulan dana liar, dan praktik-praktik buruk produk keuangan yang melanggar hukum.
  • Mengoptimalkan peran koperasi melalui: (1) merevitalisasi BUMDes yang layak untuk dijadikan Koperasi, (2) merevitalisasi koperasi-koperasi pondok pesantren, dan (3) membentuk badan-badan usaha milik rakyat, termasuk BUM-Petani, dan BUM-Nelayan.
  • Membangun pusat desain industri (industrial design center) di bawah Kementerian Perindustrian yang langsung melayani kebutuhan riset, desain, dan rekayasa produk bagi industri manufaktur dengan prioritas produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekaligus menaikkan daya saing Indonesia di pasar global.
  • Menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor ekonomi dan sumber penerimaan negara. Mengoptimalkan kolaborasi antara budaya, turisme dan industri kreatif untuk menciptakan produk dan brand yang mendunia dan berciri Indonesia.
  • Mengintensifkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan pengelolaan bidang SDA untuk peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat lokal, termasuk melalui penyediaan sarana sekolah, rumah sakit, balai latihan kerja, dan UMKM bagi warga lokal.
Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan Untuk Generasi Mendatang
  • Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi rakyat termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi dan tindakan mandiri menyediakan listrik bersih baik secara on grid maupun off grid melalui skema insentif yang menarik.
  • Mendukung implementasi ekonomi sirkular dengan menerapkan prinsip “9R” yaitu Refuse, Rethink, Reduce untuk tahap desain produk; Reuse, Repair, Refurbish untuk tahap distribusi dan konsumsi; serta Remanufacture, Repurpose, Recycle untuk tahap produksi.
  • Menyiapkan regulasi untuk produk rendah karbon dan menjadikan pemerintah sebagai konsumen utama produk rendah karbon dalam kegiatan pembangunan. Menjadikan Indonesia sebagai zona larangan impor sampah B3 dan mendorong Indonesia menjadi wilayah bebas kantong plastik.
  • Menghadirkan keadilan iklim di Indonesia dengan memastikan harmonisasi nilai ekonomi dan ekologi di setiap sektor sekaligus memberikan perhatian terhadap masyarakat rentan.
Pemerataan Pembangunan Kota dan Desa Berbasis Manusia
  • Mengintegrasikan dan meningkatkan ekonomi regional dengan mewujudkan integrasi sistem angkutan umum dan logistik yang memperlancar pertukaran barang dan jasa antar kawasan.
  • Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup kawasan metropolitan yang terpadu, berbasis ilmu pengetahuan terkini, dan partisipatif.
  • Mewujudkan kota layak huni dengan pemenuhan infrastruktur dasar, sosial, dan ekologis, di antaranya: jaringan transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan, air bersih, sanitasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau.
  • Meningkatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah bagi pengembangan desa, termasuk melalui peningkatan secara signifikan alokasi Dana Desa yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan desa, dikelola oleh desa, untuk meningkatkan kemajuan ekonomi desa, kesejahteraan masyarakat desa, dan kemandirian pangan nasional.
  • Mengoptimalkan BAHU DESA untuk: (1) pendampingan hukum kepada Kepala Desa dan perangkat Desa, dan (2) pendampingan usaha BUMDes.
  • Mendorong pelestarian adat, seni, dan budaya masyarakat desa melalui peningkatan peran lembaga adat, penyediaan wadah ekspresi yang inklusif, serta pemberdayaan komunitas.
  • Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan.
  • Membangun kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan memenuhi kebutuhan dasar warga melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
  • Memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga murah dan stabil melalui pembangunan sentra distribusi bahan pokok yang mudah dijangkau. Memastikan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlah dan Berbudaya
  • Merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di seluruh Indonesia. Menambah Puskesmas baru dengan jumlah yang optimal serta layanan kesehatan primer dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan.
  • Memastikan siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dapat melanjutkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, dengan meningkatkan daya tampung di sekolah negeri maupun melibatkan sekolah swasta.
  • Melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah berbasis kebutuhan di antaranya untuk memastikan kelayakan sarana prasarana lingkungan belajar termasuk WC, air bersih, sanitasi dan hygiene (WASH).
  • Mengangkat tenaga kependidikan honorer secara meritokratis dengan mempertimbangkan kebutuhan. Meningkatkan secara signifikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan kinerja. Mengurangi beban administrasi guru melalui pemanfaatan teknologi dan pembentukan satu data dan sistem terintegrasi.
  • Mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah madrasah dan sekolah berbasis agama lainnya, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun swasta.
  • Memastikan setiap Perguruan Tinggi Negeri menerapkan biaya operasional yang transparan dan berkeadilan sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi.
  • Menurunkan prevalensi stunting dari 21.6% (2022) menuju 11,0%-12,5% (2029) melalui pendampingan ibu hamil hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak, kolaborasi lintas sektor serta penguatan dukungan bagi kader desa/kelurahan untuk menjamin ketersediaan pangan seimbang, pencegahan infeksi dan perbaikan lingkungan.
  • Memprioritaskan alokasi dana riset pada perguruan tinggi agar efektif dan berdayaguna. Mengembangkan skema dana riset kompetitif bagi para dosen di perguruan tinggi. Mentransformasi tata kelola perguruan tinggi agar berdaya saing dan berdampak bagi dunia akademis, riset dan masyarakat.
Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera
  • Memberikan perhatian penuh dan bantuan kepada ibu hamil, memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah.
  • Memastikan tersedianya lapangan kerja agar seorang ayah, ibu maupun seorang anak untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Memastikan biaya hidup yang terjangkau sebagai upaya dukungan negara dalam memastikan kesejahteraan setiap keluarga.
  • Mendorong pemenuhan gizi seimbang bagi setiap anak dan menurunkan risiko obesitas pada anak termasuk melalui pengaturan pada gula, garam dan lemak (GGL) berlebih serta menghadirkan fasilitas dan sarana- prasarana beraktivitas fisik bagi anak.
  • Mendorong keterlibatan orang tua dalam tumbuh kembang anak khususnya untuk pendidikan karakter. Melibatkan komunitas dalam pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai kepada anak, termasuk kejujuran, semangat juang, dan menghargai perbedaan.
Memperkuat Ketahanan dan Keamanan, Serta Tingkatkan Peran Kepemimpinan
  • Menyeimbangkan posisi Indonesia dalam Belt and Road Initiative (BRI), BRICS, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk mengambil manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.
  • Menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan tatanan regional di kawasan Indo- Pasifik.
  • Memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar melalui modernisasi pos penjagaan serta tapal batas negara di darat, patroli militer dan penjaga pantai Indonesia di laut sesuai batas kedaulatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di perbatasan/pulau- pulau terluar.
  • Menugaskan setiap Duta Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan kantor perwakilan di seluruh dunia untuk berperan sebagai duta perdagangan Indonesia yang mempromosikan produk Indonesia.
  • Menciptakan tatanan dan regulasi internasional yang sesuai dengan aspirasi juga kepentingan rakyat Indonesia dan masyarakat dunia melalui penempatan perwakilan Indonesia dalam forum internasional.
  • Menginisiasi kerja sama ekonomi berkelanjutan di antara negara dan masyarakat dunia dalam memenuhi SDGs 2030 yang sesuai dengan konteks lokal/ regional dan mendukung munculnya indikator lainnya yang didasarkan kepada national well-being dan national environmental boundary.
  • Mendorong penguatan keamanan maritim Indonesia melalui kerja sama multilateral untuk menghadapi ancaman non-negara seperti pengambilan kekayaan laut ilegal, pembajakan laut, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, kerusakan lingkungan maritim yang disengaja, dan sengketa wilayah.
Memulihkan Kualitas Hukum dan Demokrasi, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak kepada Rakyat
  • Mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan.
  • Mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain.
  • Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi.
  • Memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.
  • Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan negara melalui penerapan e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting, serta melanjutkan program Open Government Indonesia (OGI).
  • Memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengelola potensi kekayaan yang dimilikinya. Mendorong Pemda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer Daerah.
  • Menjaga profesionalisme Polri dengan memastikan sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi yang mengedepankan akuntabilitas dan meritokrasi.
  • Menjamin kebebasan berbicara, berekspresi dan berkumpul serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil. Memastikan partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang- undangan.
Memberi makan siang dan susu gratis

Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil guna menghindari peningkatan angka stunting.

Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.

Peningkatan akses kesehatan

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.

Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.

Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.

Ketahanan Pangan

Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun.

Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangantercapai pada tahun 2029.

Infrastruktur Pendidikan

Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas.

Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.

Kesejahteraan sosial

Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu program Kredit Usaha Tani Perternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).

Peningkatan Gaji ASN, TNI dan Polri

Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak.

Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

Pembangunan desa dan BLT

Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.

Peningkatan Penerimaan Negara

Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Rekam Jejak dan Prestasi

Pengalaman dan Kontribusi Sebelumnya

Organisasi

Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) seluruh Indonesia1985
HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Yogyakarta
Ketua Senat Universitas Gadjah Mada1995
Founder Indonesia Mengajar2010

Karir Profesional

Peneliti dan Koordinator Proyek di Pusat Antar-Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada1995
Direktur Riset The Indonesian Institute2005
Rektor Universitas Paramadina2007-2014

Karir Politik

Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat2014
Tim Sukses Pemenangan Jokowi-JK2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan2014-2016
Gubernur DKI Jakarta2017-2022

  • Karier Profesional
PT Energy Nusantara (Direktur)
Nusantara Kaltim Coal
PT Jaladri Swadesi Nusantara
PT Belantara Pusaka
PT Kertas Nusantara
PT Tanjung Redeb Hutani
PT Tusam Hutani Lestari

 

  • Karier Militer
Komandan Peleton Grup Komando-1 Kopassandha1976
Komandan Kompi Komando Grup-1 Kopassandha1977
Wakil Komandan Detasemen-81 Kopassus1983-1985
Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara Kostrad1985-1987
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad1987-1991
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad1991-1993
Komandan Grup-3/pusat pelatihan Pasukan Khusus1993-1995
Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus1994
Komandan Komando Pasukan Khusus1995-1996
Panglima Komando Pasukan Khusus1996-1998
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat1998
Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat1998
  • Karier Politik
Bergabung dengan partai Golkar2004
Konvensi calon Presiden Golkar2004
Mendirikan partai Gerindra2008
Menteri Pertahanan RI2021

Sikap Terhadap Isu Strategis

Pendekatan dalam Menghadapi Isu-isu Kunci

  1. UU IKN
    Anies Baswedan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum prioritas. Ia menambahkan, membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk masyarakat jauh lebih mendesak daripada membangun sebuah kota baru.
  2. UU KPK
    Anies Baswedan berjanji akan merevisi UU KPK dan akan memperkuat dengan melegalkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor.
  3. UU ITE
    Anies Baswedan dengan tegas akan merevisi UU ITE dan memberikan keluasan terhadap rakyat untuk berekspresi.
  4. UU Ciptaker & UU Kesehatan
    Anies Baswedan berjanjin akan mengkaji ulang UU Ciptaker dan UU Kesehatan, karena ia menilai perlu adanya masukan dari publik dan keadilan yang merata bagi warga negara.

1.UU IKN

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN harus dilanjutkan dan diselesaikan. Hal itu ditegaskan Prabowo seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Kamis (13/7/2023). “Pembangunan IKN kan sudah menjadi undang-undang, ya kita akan selesaikan,” tegas Prabowo.

2.RUU KPK

Prabowo tidak menyampaikan apakah akan merevisi UU KPK atau tidak. Namun, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki KPK.Dia menyatakan perlunya berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi dan memperbaiki lembaga antirasuah ini.

“Ya kita nanti akan kumpulkan, stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa,” imbuhnya dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan yang diadakan oleh Narasi.

3.UU Ciptaker

Pendapat Prabowo tentang UU Ciptaker cenderung normatif, ia berpendapat untuk dicoba dulu dalam praktiknya jika tidak bagus masyarakat bisa membawanya dalam bentuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Fun Fact

Fakta Unik Capres

Anies Rasyid Baswedan merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Indonesia yaitu AR Baswedan yang saat itu merupakan seorang jurnalis, diplomat dan pernah menjadi Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada masa Kabinet Sjahrir.

Prabowo adalah anak dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia terkemuka di era orde baru dan orde lama. Soemitro sempat mencicipi beberapa jabatan menteri seperti Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset. Kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo juga merupakan salah satu tokoh ekonomi terkemuka di Indonesia. Beliau merupakan direktur pertama Bank Negara Indonesia.

Penghargaan dan Pengakuan

Prestasi dan Pengakuan atas Kontribusi sejauh ini

Jakarta International Stadium

Menjelang purnatugas Anies berhasil menyelesaikan pembangunan Stadion JIS (Jakarta International Stadium) yang memakan biaya APBD 4.5 Triliun dengan kapasitas penonton mencapai 82 ribu. Tujuan dari pembangunan tersebut bukan hanya sekadar penyaluran hobi, stadion tersebut diharapkan akan menjadi pusat pariwisata dan pagelaran event internasional. Selain itu, tujuannya guna mendorong pembangunan fisik dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

Jakarta International E-Prix Circuit

Anies berhasil membangun ajak balap mobil listrik internasional yang menghabiskan biaya sebesar kurang lebih 190 Miliar. Dengan anggaran biaya sebanyak itu, menurut event Formula E akan mendatangkan banyak pengunjung atau wisatawan mancanegara, yang kemudian akan menggerakan perekonomian Jakarta dan bahkan nasional.

Pembangunan Jalur Sepeda

Pada masa kepemimpinan Anies, ia menggencarakan untuk membangun jalur sepeda sejauh 535,68 km di tahun 2026. Kini ia berhasil membangun jalur lebih dari 103 sepeda. Alasan ia membangun jalur sepeda ialah untuk kegiatan bertransportasi yang pergi bekerja sekaligus mengurangi polusi udara di tengah kota Jakarta.

Kampung Susun Akuarium

Pada masa Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia berhasil membangun Kampung Susun Akuarium. Kampung tersebut merupakan bentuk keadilan bagi seluruh warga Jakarta untuk memiliki hunian layak sehingga mereka dapat bertumbuh kembang menjadi warga kota yang mempertahankan karakter kampung. Sementara itu, kampung susun akuarium menjadi bagian dari penataan 21 kampung prioritas sesuai keputusan gubernur nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarkat.

JakLingko dan Moda transportasi integrasi

Jaklingko merupakan sistem integrasi untuk menaungi angkutan umum di Jakarta. Sistem jaklingko mencakup pelayanan, tarif dan juga informasi. Anies berhasil menjalankan program moda transportasi yang terintegrasi dengan menggunakan kendaraan umum apapun yang hanya bertarif Rp.3.500 sudah bisa keliling Jakarta.

Revitalisasi Kota Tua Batavia

Anies merevitalisasi kota tua Batavia untuk bertujuan menjadi zona rendah emisi. Dulu bisa dilalui menggunakan kendaraan pribadi kini hanya dapat dilalui pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda dan bus berstiker khusus. Tehitung sudah 1,5 tahun wilayah kota tua menjadi kawasan rendah emisi.

Aplikasi Jaki

Saat masa pandemi COVID-19, sebagai sebuah gebrakan pelayanan digital atau online, Anies meluncurkan aplikasi Jaki (Jakarta Aplikasi Kini) untuk membantu warga DKI Jakarta yang terdampak covid dan penanganan covid. Saat ini pun, warga DKI Jakarta dapat menggunakan aplikasi Jaki untuk keperluan layanan administrasi digital.

Bintang Kartika Eka Paksi Nararya

Sebuah penghargaan yang diberikan kepada anggota korps di bidang militer TNI Angkatan Darat yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasanya yang luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok.

Satya Lencana Kesetiaan XVI

Sebuah penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang telah melakukan kewajiban dinas ketentaraan selama 16 tahun penuh dengan tidak terputus-putus, berkelakuan baik, setia dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

Satya Lencana Seroja Ulangan-III

Sebuah tanda kehormatan pemerintah atas upaya anggota TNI/Polri yang di anugerahkan pada periode 1975-1999 untuk mereka yang berjasa dalam menanggulangi masalah keamanan oleh gerombolan pengacau dari luar batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Satya Lencana Dwija Sistha

sebuah tanda kehormatan yang diberikan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang bertugas sebagai guru/intruktur selama 3 tahun lebih dan menunjukan dedikasi yang tinggi.

Bintang Yudha Dharma Naraya

Sebuah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa dharmabakti seseorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara.

Kasus dan Tantangan

Kasus-kasus yang Terkait

Tidak ada Kasus yang Menyangkut

Tidak ada Kasus yang Menyangkut Anies Baswedan

Pelanggaran HAM di Timor Timur

Prabowo terlibat dalam Operasi Seroja, yaitu operasi militer Indonesia di Timor Timur (kini Timor Leste) yang dimulai pada 7 Desember 1975 hingga 17 Juli 1986. Ia pernah menjadi pemimpin operasi yang diperintahkan Presiden Soeharto itu.

Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Pemerintah Indonesia menurunkan lebih dari 30 ribu tentara ke bumi bekas jajahan Portugis itu. Sampai Februari 1976, ada lebih dari 60 ribu orang Timor yang tewas.

Kasus penculikan aktivis 1998

Isu penculikan aktivis kerap kali menimpa Prabowo. Hal tersebut dikarenakan posisinya sebagai Danjen Kopassus yang mengepalai Tim Mawar pada saat itu.

Prabowo dinilai masih bertanggung jawab atas isu tersebut dikarenakan ada beberapa aktivis yang belum kembali sampai saat ini.

Dokumen Paradise Papers

Nama Prabowo tercatat di dokumen Paradise Papers sebagai salah satu pimpinan Nusantara Energy Resources. Paradise Papers merupakan sebuah dokumen yang mengungkan perusahaan perusahaan yang melakukan suaka pajak ke negara negara surga pajak di dunia.

Dalam hal ini, perusahaan Energy Nusantara tercantum dalam dokumen tersebut. Perusahaan itu, menurut dokumen Appleby, ditutup pada 2004 dan tercatat sebagai “debitor buruk”.

Total Harta Kekayaan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anies Rasyid Baswedan Rp. 11.064.167.991

– Alat Transportasi dan Mesin : 640.000.000
– Harta Bergerak lainnya : 1.039.700.805
– Surat Berharga : 59.650.535
– Kas dan Setara Kas : 1.177.292.250
– Harta lainnya : 592.311.064
– Sub total : 16.587.444.654
– Hutang : 5.523.276.663

LHKPN Tahun 2019

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anies Rasyid Baswedan Rp. 10.915.550.262

– Alat Transportasi dan Mesin : 648.000.000
– Harta Bergerak lainnya : 1.061.448.595
– Surat Berharga : 56.286.000
– Kas dan Setara Kas : 2.017.298.105
– Harta lainnya : 631.426.947
– Sub total : 17.761.861.647
– Hutang : 6.846.311.385

LHKPN Tahun 2020

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anies Rasyid Baswedan Rp. 10.955.779.684

– Tahan dan Bangunan : 14.715.962.000
– Alat Transportasi dan Mesin : 550.000.000
– Harta Bergerak lainnya : 1.387.366.531
– Surat Berharga : 61.070.000
– Kas dan Setara Kas : 1.208.221.107
– Harta lainnya : 659.921.865
– Sub total : 18.562.541.503
– Hutang : 7.606.761.819

LHKPN Tahun 2021

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anies Rasyid Baswedan Rp.11.187.431.089

– Tahan dan Bangunan : 14.669.138.000
– Alat Transportasi dan Mesin : 550.000.000
– Harta Bergerak lainnya : 1.387.366.531
– Surat Berharga : 61.070.000
– Kas dan Setara Kas : 1.398.460.219
– Harta lainnya : 675.247.998.
– Sub total : 18.741.282.748
– Hutang : 7.553.851.659

LHKPN Tahun 2022
  • Tanah dan Bangunan =Rp 251.704.288.000
  • Alat Transportasi dan Mesin =Rp. 1.432.500.000
  • Harta Bergerak Lainnya =Rp  16.418.227.000
  • Surat Berharga =Rp. 1.701.879.000.000
  • Kas dan Setara Kas =Rp 2.522.545.835
  • Harta Lainnya =Rp 40.000.000.000
  • Hutang =Rp 8.000.000.000

Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.005.956.560.835

LHKPN Tahun 2019
  • Tanah dan Bangunan =Rp 275.320.450.000
  • Alat Transportasi dan Mesin =Rp. 1.258.500.000
  • Harta Bergerak Lainnya =Rp  16.359.023.500 
  • Surat Berharga =Rp. 1.701.879.000.000
  • Kas dan Setara Kas =Rp 2.522.545.835 
  • Harta Lainnya =Rp 40.000.000.000
  • Hutang =Rp 8.000.000.000

Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.029.339.519.335

LHKPN Tahun 2020
  • Tanah dan Bangunan =Rp 275.320.450.000
  • Alat Transportasi dan Mesin =Rp. 1.258.500.000
  • Harta Bergerak Lainnya =Rp  16.359.023.500
  • Surat Berharga =Rp. 1.701.879.000.000
  • Kas dan Setara Kas =Rp 2.522.545.835 
  • Harta Lainnya =Rp 43.139.203.425
  • Hutang =Rp 8.000.000.000

Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.032.478.722.760

LHKPN Tahun 2021
  • Tanah dan Bangunan =Rp 275.320.450.000 
  • Alat Transportasi dan Mesin =Rp. 1.258.500.000
  • Harta Bergerak Lainnya =Rp  16.415.023.500
  • Surat Berharga =Rp. 1.701.879.000.000
  • Kas dan Setara Kas =Rp 2.522.545.835 
  • Harta Lainnya =Rp 45.000.000.000
  • Hutang =Rp 8.000.000.000

Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.034.395.519.335

LHKPN Tahun 2022

Lihat perbandingan capres lainnya

Membandingkan dua calon presiden sangat penting bagi pemilih karena membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional dan bijaksana dalam memilih pemimpin negara.

Potensi kecurangan

Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:

Pembagian sisa surat undangan

Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.

Memindahkan suara calon

Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.

Jual beli rekapitulasi suara

Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.

Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?