Perbandingan Calon Presiden

Perkenalan

Visi, Misi, dan Latar Belakang

Ganjar Pranowo

Visi

Menuju Indonesia Unggul : Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari

  • Indonesia Unggul

Kehendak bahwa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi negara maju, tidak sekedar menjadi kuat, tidak sekedar berdaya saing, tetapi peningkatan kemajuan, kekuatan dan daya saing yang dicapai melebihi atau melampaui apa yang dicapai oleh negara lain.

Unggul menggambarkan kondisi pencapaian yang lebih nyata serta tidak berasumsi dan menganggap hal lain diam atau tetap.

  • Gerak Cepat

Suatu penegasan bahwa berbagai proses untuk menjadi unggul dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Momentum percepatan mendasarkan diri pada bonus demografi yang segera berakhir.

Gerak Cepat dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, dengan mengandalkan kekuatan kolektif rakyat melalui perencanaan matang, serta target dan tahapan yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana.

  • Negara Maritim

Kesadaran terhadap kekuatan dan posisi Indonesia yang akan membentuk paradigma baru, bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu.

Laut adalah jalan masa depan sekaligus kekuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan.

Laut dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dirawat secara berkelanjutan agar bermuara pada kedaulatan negara dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia

  • Adil dan Lestari

Muara dari langkah yang ditempuh seluruh elemen bangsa dalam membangun negeri. Rakyat hidupnya sejahtera, merasakan keadilan sosial terlaksana, dan hidup dalam alam Indonesia yang lestari. Sehingga tiap-tiap manusia Indonesia betul-betul merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi.

Misi

  • Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian.
  • Mempercepat penguasaan Sains dan Teknologi melalui percepatan Riset dan Inovasi berdikari.
  • Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
  • Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
  • Mempercepat pembangunan sistem digital nasional.
  • Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
  • Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional.
  • Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.

Partai Pendukung

Prabowo Subianto

Visi

Bersama Indonesia maju Menuju Indonesia Emas 2045

Misi

  1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
  2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
  3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
  4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
  5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
  7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
  8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Partai Pendukung

Poin Utama Program

Program Unggulan untuk Masa Depan

Cepat Kerja - 17 Juta Lapangan Kerja Baru

Memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat kerja.

Satu Desa, Satu Puskesmas, Satu Dokter/ Nakes

Rakyat harus mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pemetaan kebutuhan penyediaan ataupun revitalisasi puskesmas di setiap desa. Disertai dengan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan obat esensial, serta percepatan digitalisasi layanan kesehatan (telemedicine)

Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

Memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan.

Perempuan Maju

Dukungan penuh terhadap pilihan perempuan di seluruh bidang disertai memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja dan menambah cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dengan upah dan tunjangan tetap 100%.  Jaminan kesetaraan kepada perempuan maupun laki-laki untuk menjalankan peran pengasuhan dalam keluarga.

10 Juta Hunian

Pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah.

Buruh Naik Kelas

Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenagakerjaan.

Guru Ngaji dan Guru Agama Lain Digaji

Anggaran sebesar 4 juta triliun akan disiapkan Ganjar Mahfud untuk memberikan insentif kepada seluruh guru agama di Indonesia

Bagi Ganjar, pemberian insentif kepada guru mengaji dan guru agama sangat penting karena dibalik kegigihan mereka, ada tanggung jawab untuk mengajarkan budi pekerti bagi generasi muda. Dengan ilmu agama yang bagus, budi pekerti bagus, maka hubungan sosial akan bagus.

Kuliah Gratis untuk Anak Prajurit dan Bhayangkara

Pemerintah Ganjar-Mahfud akan memberikan beasiswa untuk anak-anak dari Bintara dan tentara yang diterima di Universitas Negeri dan nantinya akan diperbesar ke universitas lainnya.

Masjid Sejahtera, Pengurus Masjid Terlindungi

Program ini akan menyasar 741.991 masjid dan surau yang ada di Indonesia dan rumah ibadah lainnya yang juga membutuhkan bantuan sokongan dana dalam pembiayaan operasional.

Ganjar akan memberikan dana operasional untuk kesejahteraan masjid sebesar Rp1.000.000 perbulan. Untuk itu Ganjar-Mahfud akan berkoordinasi dengan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk melakukan pendataan. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sekitar Rp8,9 triliun pertahun (0,3 persen dari APBN 2024)

Petani Bangga Bertani

Ganjar-Mahfud akan meningkatkan ketepatan pemberian pupuk subsidi dan memberikan asuransi usaha bagi para petani.

Mendukung petani, peternak, dan nelayan dengan alat modern, benih unggul, pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu. Memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung, dan irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas cold storage, serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan, maupun ternak terintegrasi.

Dilaut Kita Jaya, Nelayan Sejahtera

Kesejahteraan nelayan dicapai melalui berbagai program riil, seperti :

  • Penghapusan kredit macet
  • Alokasi bahan bakar subsidi
  • Modal kerja khusus
  • Kemudahan perizinan kapal
Sikat KKN

Ganjar-Mahfud akan menyikat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Indonesia. Untuk mewujudkan program tersebut, Ganjar akan mewujudkan regulasi yang baik, sistem kelembagaan yang baik, dan aktor yang baik.

Lansia Bahagia

Membentuk program kesejahteraan (workfare) opsional berupa pekerjaan ringan dan sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja dan program tunjangan yang memadai bagi terjaminnya kehidupan lansia.

Disabilitas Mandiri Berprestasi, Satu Desa Satu Mobil Akses

Ganjar-Mahfud ingin memberikan ruang dan perhatian yang setara bagi anak disabilitas agar kedepannya dapat mandiri dan produkti melalui program-program yang sudah dicanangkan Ganjar-Mahfud.

Diantara programnya adalah kesetaraan akses pekerjaan dan upah, pendidikan, pelayanan publik, serta memastikan seluruh infrastruktur publik ramah penyandang disabilitas.

Internet Super Cepat Gratis dan Merata

Program internet cepat, gratis, dan merata di sleuruh wilayah di Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu ekonomi lokal (UMKM).

Ganjar berharap dengan pemberian internet gratis bagi setiap sekolah dapat memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk mengakses sumber daya pendidikan secara online, terlepas dari lokasi geografisnya.

Program ini tidak hanya dapat menunjang pendidikan, namun juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

KTP Sakti

Melalui program KTP Sakti, target Pemerintah Ganjar-Mahfud adalah menciptakan pendataan masyarakat yang lebih transparan, jelas, dan mudah diperoleh karena sumber data berasal dari kidentitas penduduk.

Melalui KTP sakti, akan lebih mudah untuk memetakan kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, program keluarga sejahtera, dan bantuan sosial lainnya.

Sekolah dapat Gaji, Lulus Pasti Kerja

Ganjar-Mahfud ingin merubah pendidikan vokasi yang dapat mempersiapkan siswa ke dalam dunia kerja. Bentuk persiapan yang dilakukan adalah fokus pada skills dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta melakukan kolaborasi antarlembaga pemerintah dan industri.

Ganjar-Mahfud akan membentuk task force (formasi/unit) lintas lembaga pemerintah dengan partnership link and match dan skema founding antara pemerintah, industri, dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia).

Pasokan Pakan Aman, Harga Enak di Kantong

Menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Selain itu, kepastian pangan murah melalui stabilisasi harga pangan juga akan dijaga.

Melanjutkan Bansos

Ganjar-Mahfud berencana untuk melanjutkan program bansos dan meningkatkan nominalnya. Bansos akan didistribusikan melalui program KTP Sakti agar menyasar ke masyarakat yang membutuhkan.

Mudah Berusaha (UMKM dan Koperasi)

Menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM serta usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha.

Memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar.

Uang Saku kader Posyandu

Belum ditemukan penjelasan lengkap mengenai program Uang Saku Kader Posyandu.

Memberi makan siang dan susu gratis

Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil guna menghindari peningkatan angka stunting.

Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.

Peningkatan akses kesehatan

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.

Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.

Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.

Ketahanan Pangan

Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun.

Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangantercapai pada tahun 2029.

Infrastruktur Pendidikan

Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas.

Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.

Kesejahteraan sosial

Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu program Kredit Usaha Tani Perternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).

Peningkatan Gaji ASN, TNI dan Polri

Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak.

Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

Pembangunan desa dan BLT

Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.

Peningkatan Penerimaan Negara

Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Rekam Jejak dan Prestasi

Pengalaman dan Kontribusi Sebelumnya

  • Pengalaman Organisasi
Majestic-55 (Pecinta Alam tahun 1988-1990)
Dewan Ambalan Pramuka (SMA)
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berakar ke Marhaenisme
  • Karir Professional
PT Prakarsa (Lembaga Konsultan HRD di Jakarta) tahun 1995 – 1999
PT Prastawana Karya Samitra
PT Semeru Realindo Inti Marhaenisme
  • Karir Politik
Anggota DPR-RI komisi VI bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan2004-2009
Anggota Badan Legislasi DPR RI2004-2010
Ketua Pansus RUU tentang Partai Politik di DPR RI2007-2009
Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI 2007-2009
Sekretaris I Fraksi PDIP DPR RI2007-2009
Wakil Ketua komisi II DPR-RI bidang Pemerintahan dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria2009-2014
Panitia Khusus Angket Bank Century2009-2010
Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI2009-2010
Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI2010-2013
Gubernur Jawa Tengah2013-2018
Gubernur Jawa Tengah2018-2023
  • Karier Profesional
PT Energy Nusantara (Direktur)
Nusantara Kaltim Coal
PT Jaladri Swadesi Nusantara
PT Belantara Pusaka
PT Kertas Nusantara
PT Tanjung Redeb Hutani
PT Tusam Hutani Lestari

 

  • Karier Militer
Komandan Peleton Grup Komando-1 Kopassandha1976
Komandan Kompi Komando Grup-1 Kopassandha1977
Wakil Komandan Detasemen-81 Kopassus1983-1985
Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara Kostrad1985-1987
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad1987-1991
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad1991-1993
Komandan Grup-3/pusat pelatihan Pasukan Khusus1993-1995
Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus1994
Komandan Komando Pasukan Khusus1995-1996
Panglima Komando Pasukan Khusus1996-1998
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat1998
Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat1998
  • Karier Politik
Bergabung dengan partai Golkar2004
Konvensi calon Presiden Golkar2004
Mendirikan partai Gerindra2008
Menteri Pertahanan RI2021

Sikap Terhadap Isu Strategis

Pendekatan dalam Menghadapi Isu-isu Kunci

  • RUU KPK

Apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo akan menguatkan KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) dan merevisi regulasi KPK.

Undang-Undang yang akan direvisi oleh Ganjar adalah UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • IKN (Ibu Kota Negara)

Menanggapi proyek IKN, Ganjar Pranowo berencana akan melanjutkan proyek tersebut apabila terpilih menjadi presiden. Menurutnya IKN dapat terwujud dengan kekompakan.

Proyek tersebut tidak sekadar memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka dan merubah mindset untuk menjadi negara maju, serta hilirisasi industri.

  • UU CIPTA KERJA

Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020, banyak masyarakat yang menolak UU tersebut.

Ganjar Pranowo melakukan beberapa langkah, diantaranya membuka posko pengaduan masyarakat, terjun ke masyarakat untuk menjaring informasi dari mereka, serta membagikan naskah final UU Cipta Kerja kepada Organisasi Serikat Buruh.

Ganjar menilai UU Cipta Kerja dapat menjadi jalan tol bagi kepala daerah dalam mengatasi persoalan daerahnya karena selama ini pemerintah daerah terkendala dengan regulasi yang banyak dan rumit.

Masyarakat yang merasa kesulitan dengan hal itu, rentan melakukan pungli di tempat pelayanan publik. 

  • UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Berawal dari pernyataan Presiden Jokowi mengenai masyarakat yang kurang mendapatkan keadilan dari proses hukum pada UU ITE.

Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir dapat diterjemahkan secara hati-hati dan jelas.  Apabila UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, Jokowi meminta agar UU ITE dihapus atau direvisi.

Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk tim kajian UU ITE yang dipimpin oleh Deputi II, Sugeng Purnomo, untuk melakukan telaah.

Hasilnya, Mahfud mengumumkan bahwa UU No.11 Tahun 2008 tentang UU ITE tidak akan dicabut, melainkan akan dilakukan revisi secara terbatas pada beberapa pasal. 

1.UU IKN

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN harus dilanjutkan dan diselesaikan. Hal itu ditegaskan Prabowo seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Kamis (13/7/2023). “Pembangunan IKN kan sudah menjadi undang-undang, ya kita akan selesaikan,” tegas Prabowo.

2.RUU KPK

Prabowo tidak menyampaikan apakah akan merevisi UU KPK atau tidak. Namun, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki KPK.Dia menyatakan perlunya berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi dan memperbaiki lembaga antirasuah ini.

“Ya kita nanti akan kumpulkan, stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa,” imbuhnya dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan yang diadakan oleh Narasi.

3.UU Ciptaker

Pendapat Prabowo tentang UU Ciptaker cenderung normatif, ia berpendapat untuk dicoba dulu dalam praktiknya jika tidak bagus masyarakat bisa membawanya dalam bentuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Fun Fact

Fakta Unik Capres

  • Ketua Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) selama dua periode, periode 2014-2019 dan periode 2019-2024
  • Jika menjadi presiden ia adalah presiden dengan fisik tertinggi, yaitu 1,8 meter.
  • Jika Ganjar Pranowo menjadi presiden ia adalah presiden kedua yang mendapatkan jabatan top melalui jalur partai politik dan dimulai dari bawah. Banyak orang berada di partai politik, namun hanya ada satu di Indonesia yang mencapai jabatan presiden, yaitu Soekarno lewat PNI.

Prabowo adalah anak dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia terkemuka di era orde baru dan orde lama. Soemitro sempat mencicipi beberapa jabatan menteri seperti Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset. Kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo juga merupakan salah satu tokoh ekonomi terkemuka di Indonesia. Beliau merupakan direktur pertama Bank Negara Indonesia.

Penghargaan dan Pengakuan

Prestasi dan Pengakuan atas Kontribusi sejauh ini

Pembangunan Infrastruktur
  • Gerakan Seribu Umbung yang digagas Ganjar Pranowo sejak tahun 2015 telah tercapai.
  • Saat ini sebanyak 1.135 embung telah dibangun di Jawa Tengah yang bermanfaat untuk mengairi sawah saat musim kemarau dan menampung air saat musim hujan.
  • Selain itu, Ganjar telah membangun 42.181 jamban untuk masyarakat miskin di Jawa Tengah.
Pemerintah yang Berintegritas
  • Ganjar Pranowo menerapkan E-Budgeting dalam pelaksanaan sistem penataan di pemerintahan (good governance).
  • Sistem aplikasi terintegrasi atau Government Resource Management System (GRMS) dalam E-Budgeting dapat menciptakan transparansi, kemudahan pelayanan publik, dan penurunan angka korupsi.
Sektor Pertanian
  • Ganjar membuat program Kartu Tani pada tahun 2015 untuk menciptakan tata kelola pertanian yang baik, sehingga dapat menguntungkan petani sebagai produsen dan masyarakat umum sebagai konsumen.
  • Kartu Tani berfungsi untuk mendata petani dan tanaman yang sedang ditanamnya, serta dapat mengurangi jumlah perantara (middleman) yang membuat harga pertanian tinggi di pasaran.
  • Dari data tersebut Ganjar dapat mengontrol distribusi dan penerimaan subsidi pupuk ke petani, sehingga produktivitas petani meningkat, kebutuhan petani dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya

Sebuah penghargaan yang diberikan kepada anggota korps di bidang militer TNI Angkatan Darat yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasanya yang luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok.

Satya Lencana Kesetiaan XVI

Sebuah penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang telah melakukan kewajiban dinas ketentaraan selama 16 tahun penuh dengan tidak terputus-putus, berkelakuan baik, setia dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

Satya Lencana Seroja Ulangan-III

Sebuah tanda kehormatan pemerintah atas upaya anggota TNI/Polri yang di anugerahkan pada periode 1975-1999 untuk mereka yang berjasa dalam menanggulangi masalah keamanan oleh gerombolan pengacau dari luar batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Satya Lencana Dwija Sistha

sebuah tanda kehormatan yang diberikan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang bertugas sebagai guru/intruktur selama 3 tahun lebih dan menunjukan dedikasi yang tinggi.

Bintang Yudha Dharma Naraya

Sebuah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa dharmabakti seseorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara.

Kasus dan Tantangan

Kasus-kasus yang Terkait

Desa Wadas
  • Kasus: Ganjar Pranowo dituntut warga Desa Wadas ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dasar penerbitan SK Gubernur tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo

 

  • Perkembangan Kasus: Warga wadas akhirnya menyetujui pembebasan lahan tambang batu andesit sebagai material pembuatan Bendungan Bener dengan bentuk ganti rugi uang senilai 11 Miliar.

Sebelum kesepakatan terbentuk, Ganjar turun ke lapangan untuk bertanggung jawab dan membereskan persoalan wadas. Ganjar juga meminta aparat untuk membebaskan warga yang ditahan dan menemui langsung orang-orang tersebut.

PT Semen Indonesia
  • Kasus : Ganjar Pranowo digugat oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi izin lingkungan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia.

 

Sejatinya izin tersebut sudah dibatalkan atas keputusan persidangan MA. Namun, Ganjar justru mengeluarkan keputusan baru tentang izin lingkungan pendirian pabrik dan penambangan kepada PT Semen Indonesia tahun 2012.

  • Perkembangan Kasus: Ganjar akhirnya mencabut izin lingkungan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia. Disisi lain, PT Semen Indonesia masih dapat beroperasi kembali dengan syarat dari keputusan MA.
Pelanggaran HAM di Timor Timur

Prabowo terlibat dalam Operasi Seroja, yaitu operasi militer Indonesia di Timor Timur (kini Timor Leste) yang dimulai pada 7 Desember 1975 hingga 17 Juli 1986. Ia pernah menjadi pemimpin operasi yang diperintahkan Presiden Soeharto itu.

Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Pemerintah Indonesia menurunkan lebih dari 30 ribu tentara ke bumi bekas jajahan Portugis itu. Sampai Februari 1976, ada lebih dari 60 ribu orang Timor yang tewas.

Kasus penculikan aktivis 1998

Isu penculikan aktivis kerap kali menimpa Prabowo. Hal tersebut dikarenakan posisinya sebagai Danjen Kopassus yang mengepalai Tim Mawar pada saat itu.

Prabowo dinilai masih bertanggung jawab atas isu tersebut dikarenakan ada beberapa aktivis yang belum kembali sampai saat ini.

Dokumen Paradise Papers

Nama Prabowo tercatat di dokumen Paradise Papers sebagai salah satu pimpinan Nusantara Energy Resources. Paradise Papers merupakan sebuah dokumen yang mengungkan perusahaan perusahaan yang melakukan suaka pajak ke negara negara surga pajak di dunia.

Dalam hal ini, perusahaan Energy Nusantara tercantum dalam dokumen tersebut. Perusahaan itu, menurut dokumen Appleby, ditutup pada 2004 dan tercatat sebagai “debitor buruk”.

Total Harta Kekayaan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Ganjar Pranowo Rp. 9.974.102.309  dengan rincian berikut:

  • Tanah dan Bangunan : Rp. 1.197.000.000 
  • Alat Transportasi dan Mesin : Rp. 1.359.000.000
  • Harta Bergerak Lainnya : Rp. 415.861.750
  • Surat Berharga : —-
  • Kas dan Setara Kas : Rp. 7.002.240.559
  • Harta Lainnya : —-
  • Hutang : —-
LHKPN Tahun 2019

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Ganjar Pranowo  Rp. 10.525.241.063 dengan rincian berikut:

  • Tanah dan Bangunan : Rp. 2.585.531.000
  • Alat Transportasi dan Mesin : Rp. 1.042.000.000
  • Harta Bergerak Lainnya : Rp. 732.861.750 
  • Surat Berharga : —-
  • Kas dan Setara Kas : Rp. 6.164.848.313 
  • Harta Lainnya : —–
  • Hutang : —–
LHKPN Tahun 2020

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Ganjar Pranowo  Rp 11.775.068.380 dengan rincian berikut:

  • Tanah dan Bangunan : Rp. 2.625.827.000
  • Alat Transportasi dan Mesin : Rp. 1.620.000.000 
  • Harta Bergerak Lainnya : Rp. 705.861.750
  • Surat Berharga : —-
  • Kas dan Setara Kas : Rp. 6.823.379.630
  • Harta Lainnya : —–
  • Hutang : —-
LHKPN Tahun 2021

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Ganjar Pranowo  Rp. 13.453.610.045 dengan rincian berikut:

  • Tanah dan Bangunan : Rp. 2.745.000.000
  • Alat Transportasi dan Mesin : Rp. 1.424.000.000
  • Harta Bergerak Lainnya : Rp. 676.111.750
  • Surat Berharga : —-
  • Kas dan Setara Kas : Rp. 9.978.498.295
  • Harta Lainnya : —–
  • Hutang : Rp. 1.370.000.000
LHKPN Tahun 2022
  • Tanah dan Bangunan =Rp 251.704.288.000
  • Alat Transportasi dan Mesin =Rp. 1.432.500.000
  • Harta Bergerak Lainnya =Rp  16.418.227.000
  • Surat Berharga =Rp. 1.701.879.000.000
  • Kas dan Setara Kas =Rp 2.522.545.835
  • Harta Lainnya =Rp 40.000.000.000
  • Hutang =Rp 8.000.000.000

Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.005.956.560.835

LHKPN Tahun 2019
  • Tanah dan Bangunan =Rp 275.320.450.000
  • Alat Transportasi dan Mesin =Rp. 1.258.500.000
  • Harta Bergerak Lainnya =Rp  16.359.023.500 
  • Surat Berharga =Rp. 1.701.879.000.000
  • Kas dan Setara Kas =Rp 2.522.545.835 
  • Harta Lainnya =Rp 40.000.000.000
  • Hutang =Rp 8.000.000.000

Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.029.339.519.335

LHKPN Tahun 2020
  • Tanah dan Bangunan =Rp 275.320.450.000
  • Alat Transportasi dan Mesin =Rp. 1.258.500.000
  • Harta Bergerak Lainnya =Rp  16.359.023.500
  • Surat Berharga =Rp. 1.701.879.000.000
  • Kas dan Setara Kas =Rp 2.522.545.835 
  • Harta Lainnya =Rp 43.139.203.425
  • Hutang =Rp 8.000.000.000

Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.032.478.722.760

LHKPN Tahun 2021
  • Tanah dan Bangunan =Rp 275.320.450.000 
  • Alat Transportasi dan Mesin =Rp. 1.258.500.000
  • Harta Bergerak Lainnya =Rp  16.415.023.500
  • Surat Berharga =Rp. 1.701.879.000.000
  • Kas dan Setara Kas =Rp 2.522.545.835 
  • Harta Lainnya =Rp 45.000.000.000
  • Hutang =Rp 8.000.000.000

Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Subianto Rp 2.034.395.519.335

LHKPN Tahun 2022

Lihat perbandingan capres lainnya

Membandingkan dua calon presiden sangat penting bagi pemilih karena membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional dan bijaksana dalam memilih pemimpin negara.

Potensi kecurangan

Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:

Pembagian sisa surat undangan

Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.

Memindahkan suara calon

Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.

Jual beli rekapitulasi suara

Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.

Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?