Download App

Profil Detail Calon Wakil Presiden

Biodata Singkat

Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar merupakan putra dari Muhammad Iskandar dan Muhassonah Iskandar, jika ditarik lagi beliau cicit dari pendiri organisasi NU K.H Bisri Syansuri. Muhaimin Iskandar menikah dengan Rustini Murtadho dan dikaruniai oleh tiga anak yaitu: Mega Safira, Rahma Arifa, Egalita Azzahra.

Visi

Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengusung visi “Indonesia Adil Makmur Untuk Semua”

Misi

1. Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air.

2. Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.

3. Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.

4. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan.

5. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak serta berbudaya.

6. Mewujudkan keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai akar kekuatan Bangsa.

7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia.

8.  Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan ham, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Profil Detail Calon Presiden

Biodata Singkat

Muhaimin Iskandar

Partai Pendukung

Jumlah pengikut

1,1 JT
324K
2.3 JT

Poin Utama Program

Program Unggulan Kampanye

Menyediakan Kebutuhan Pokok Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air
  • Pemberian kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani, termasuk melalui contract farming.
  • Peningkatan stabilisasi harga jual hasil panen termasuk melalui optimalisasi resi gudang.
  • Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi pangan dan harkat kehidupan petani, pekebun dan peternak pada setiap tahapan produksi.
  • Membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistik untuk menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi.
  • Menyediakan program KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk anak muda yang belum memiliki rumah.
  • Memaksimalkan peran panas bumi, di mana Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan dunia, sebagai sumber energi penting, dengan mendorong penemuan cadangan terbukti oleh pemerintah, untuk menurunkan risiko dan meningkatkan daya tarik investasi.
  • Memastikan setiap rumah tangga di Indonesia dapat menikmati air layak minum dengan biaya terjangkau.
Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Peluang Usaha dan Lapangan Kerja Baru
  • Memperbaiki bantuan sosial yang bersifat langsung (“memberi ikan”) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan perbaikan ketepatan sasaran.
  • Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk pekerjaan hijau/ green jobs pada 2025-2029.
  • Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja. Mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan untuk menekan ketimpangan antar kawasan.
  • Memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah.
  • Mendorong pengembangan program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang inovatif.
  • Menjaga daya saing dan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk mendorong ekspor dan mendongkrak investasi.
  • Memastikan adanya penegakan hukum terhadap penipuan online, pinjaman online, judi online, pengumpulan dana liar, dan praktik-praktik buruk produk keuangan yang melanggar hukum.
  • Mengoptimalkan peran koperasi melalui: (1) merevitalisasi BUMDes yang layak untuk dijadikan Koperasi, (2) merevitalisasi koperasi-koperasi pondok pesantren, dan (3) membentuk badan-badan usaha milik rakyat, termasuk BUM-Petani, dan BUM-Nelayan.
  • Membangun pusat desain industri (industrial design center) di bawah Kementerian Perindustrian yang langsung melayani kebutuhan riset, desain, dan rekayasa produk bagi industri manufaktur dengan prioritas produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekaligus menaikkan daya saing Indonesia di pasar global.
  • Menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor ekonomi dan sumber penerimaan negara. Mengoptimalkan kolaborasi antara budaya, turisme dan industri kreatif untuk menciptakan produk dan brand yang mendunia dan berciri Indonesia.
  • Mengintensifkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan pengelolaan bidang SDA untuk peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat lokal, termasuk melalui penyediaan sarana sekolah, rumah sakit, balai latihan kerja, dan UMKM bagi warga lokal.
Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan Untuk Generasi Mendatang
  • Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi rakyat termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi dan tindakan mandiri menyediakan listrik bersih baik secara on grid maupun off grid melalui skema insentif yang menarik.
  • Mendukung implementasi ekonomi sirkular dengan menerapkan prinsip “9R” yaitu Refuse, Rethink, Reduce untuk tahap desain produk; Reuse, Repair, Refurbish untuk tahap distribusi dan konsumsi; serta Remanufacture, Repurpose, Recycle untuk tahap produksi.
  • Menyiapkan regulasi untuk produk rendah karbon dan menjadikan pemerintah sebagai konsumen utama produk rendah karbon dalam kegiatan pembangunan. Menjadikan Indonesia sebagai zona larangan impor sampah B3 dan mendorong Indonesia menjadi wilayah bebas kantong plastik.
  • Menghadirkan keadilan iklim di Indonesia dengan memastikan harmonisasi nilai ekonomi dan ekologi di setiap sektor sekaligus memberikan perhatian terhadap masyarakat rentan.
Pemerataan Pembangunan Kota dan Desa Berbasis Manusia
  • Mengintegrasikan dan meningkatkan ekonomi regional dengan mewujudkan integrasi sistem angkutan umum dan logistik yang memperlancar pertukaran barang dan jasa antar kawasan.
  • Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup kawasan metropolitan yang terpadu, berbasis ilmu pengetahuan terkini, dan partisipatif.
  • Mewujudkan kota layak huni dengan pemenuhan infrastruktur dasar, sosial, dan ekologis, di antaranya: jaringan transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan, air bersih, sanitasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau.
  • Meningkatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah bagi pengembangan desa, termasuk melalui peningkatan secara signifikan alokasi Dana Desa yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan desa, dikelola oleh desa, untuk meningkatkan kemajuan ekonomi desa, kesejahteraan masyarakat desa, dan kemandirian pangan nasional.
  • Mengoptimalkan BAHU DESA untuk: (1) pendampingan hukum kepada Kepala Desa dan perangkat Desa, dan (2) pendampingan usaha BUMDes.
  • Mendorong pelestarian adat, seni, dan budaya masyarakat desa melalui peningkatan peran lembaga adat, penyediaan wadah ekspresi yang inklusif, serta pemberdayaan komunitas.
  • Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan.
  • Membangun kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan memenuhi kebutuhan dasar warga melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
  • Memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga murah dan stabil melalui pembangunan sentra distribusi bahan pokok yang mudah dijangkau. Memastikan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlah dan Berbudaya
  • Merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di seluruh Indonesia. Menambah Puskesmas baru dengan jumlah yang optimal serta layanan kesehatan primer dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan.
  • Memastikan siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dapat melanjutkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, dengan meningkatkan daya tampung di sekolah negeri maupun melibatkan sekolah swasta.
  • Melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah berbasis kebutuhan di antaranya untuk memastikan kelayakan sarana prasarana lingkungan belajar termasuk WC, air bersih, sanitasi dan hygiene (WASH).
  • Mengangkat tenaga kependidikan honorer secara meritokratis dengan mempertimbangkan kebutuhan. Meningkatkan secara signifikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan kinerja. Mengurangi beban administrasi guru melalui pemanfaatan teknologi dan pembentukan satu data dan sistem terintegrasi.
  • Mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah madrasah dan sekolah berbasis agama lainnya, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun swasta.
  • Memastikan setiap Perguruan Tinggi Negeri menerapkan biaya operasional yang transparan dan berkeadilan sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi.
  • Menurunkan prevalensi stunting dari 21.6% (2022) menuju 11,0%-12,5% (2029) melalui pendampingan ibu hamil hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak, kolaborasi lintas sektor serta penguatan dukungan bagi kader desa/kelurahan untuk menjamin ketersediaan pangan seimbang, pencegahan infeksi dan perbaikan lingkungan.
  • Memprioritaskan alokasi dana riset pada perguruan tinggi agar efektif dan berdayaguna. Mengembangkan skema dana riset kompetitif bagi para dosen di perguruan tinggi. Mentransformasi tata kelola perguruan tinggi agar berdaya saing dan berdampak bagi dunia akademis, riset dan masyarakat.
Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera
  • Memberikan perhatian penuh dan bantuan kepada ibu hamil, memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah.
  • Memastikan tersedianya lapangan kerja agar seorang ayah, ibu maupun seorang anak untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Memastikan biaya hidup yang terjangkau sebagai upaya dukungan negara dalam memastikan kesejahteraan setiap keluarga.
  • Mendorong pemenuhan gizi seimbang bagi setiap anak dan menurunkan risiko obesitas pada anak termasuk melalui pengaturan pada gula, garam dan lemak (GGL) berlebih serta menghadirkan fasilitas dan sarana- prasarana beraktivitas fisik bagi anak.
  • Mendorong keterlibatan orang tua dalam tumbuh kembang anak khususnya untuk pendidikan karakter. Melibatkan komunitas dalam pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai kepada anak, termasuk kejujuran, semangat juang, dan menghargai perbedaan.
Memperkuat Ketahanan dan Keamanan, Serta Tingkatkan Peran Kepemimpinan
  • Menyeimbangkan posisi Indonesia dalam Belt and Road Initiative (BRI), BRICS, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk mengambil manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.
  • Menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan tatanan regional di kawasan Indo- Pasifik.
  • Memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar melalui modernisasi pos penjagaan serta tapal batas negara di darat, patroli militer dan penjaga pantai Indonesia di laut sesuai batas kedaulatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di perbatasan/pulau- pulau terluar.
  • Menugaskan setiap Duta Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan kantor perwakilan di seluruh dunia untuk berperan sebagai duta perdagangan Indonesia yang mempromosikan produk Indonesia.
  • Menciptakan tatanan dan regulasi internasional yang sesuai dengan aspirasi juga kepentingan rakyat Indonesia dan masyarakat dunia melalui penempatan perwakilan Indonesia dalam forum internasional.
  • Menginisiasi kerja sama ekonomi berkelanjutan di antara negara dan masyarakat dunia dalam memenuhi SDGs 2030 yang sesuai dengan konteks lokal/ regional dan mendukung munculnya indikator lainnya yang didasarkan kepada national well-being dan national environmental boundary.
  • Mendorong penguatan keamanan maritim Indonesia melalui kerja sama multilateral untuk menghadapi ancaman non-negara seperti pengambilan kekayaan laut ilegal, pembajakan laut, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, kerusakan lingkungan maritim yang disengaja, dan sengketa wilayah.
Memulihkan Kualitas Hukum dan Demokrasi, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak kepada Rakyat
  • Mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan.
  • Mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain.
  • Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi.
  • Memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.
  • Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan negara melalui penerapan e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting, serta melanjutkan program Open Government Indonesia (OGI).
  • Memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengelola potensi kekayaan yang dimilikinya. Mendorong Pemda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer Daerah.
  • Menjaga profesionalisme Polri dengan memastikan sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi yang mengedepankan akuntabilitas dan meritokrasi.
  • Menjamin kebebasan berbicara, berekspresi dan berkumpul serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil. Memastikan partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang- undangan.

Rekam Jejak dan Prestasi

Pengalaman dan Kontribusi Sebelumnya

Organisasi

Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) UGM1990
Ketua PB PMII1994-1997

Karir Professional

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)1989
Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum Jakarta1992-1994
Kepala Peneliti dan Pengembangan Tabloid Detik1994

Karir Politik

Sekertaris Jendral PKB1998
Wakil Ketua DPR RI2004-2009
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi2009-20014
Wakil Ketua MPR RI2018-2019
Wakil Ketua DPR RI2019-2024

Pendidikan

Riwayat Pendidikan

SDMambaul Ma’arif Denanyar Jombang1976
SMPMambaul Ma’arif Denanyar Jombang1982
MAN 1Yogyakarta1985
S1 Universitas Gadjah MadaFISIP1991
S2 UIManajemen Komunikasi2001
Doktoris (HC) Universitas Airlangga

Sikap Terhadap Isu Strategis

Pendekatan dalam Menghadapi Isu-isu Kunci

  1. UU IKN
    Muhaimin menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum prioritas. Ia menambahkan, membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk masyarakat jauh lebih mendesak daripada membangun sebuah kota baru.
  2. UU KPK
    Muhaimin berjanji akan merevisi UU KPK dan akan memperkuat dengan melegalkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor.
  3. UU ITE
    Muhaimin dengan tegas akan merevisi UU ITE dan memberikan keluasan terhadap rakyat untuk berekspresi.
  4. UU Ciptaker & UU Kesehatan
    Muhaimin berjanjin akan mengkaji ulang UU Ciptaker dan UU Kesehatan, karena ia menilai perlu adanya masukan dari publik dan keadilan yang merata bagi warga negara.

Fun Fact

Fakta Unik Capres

  1. Muhaimin Iskandar adalah cicit dari pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) yaitu KH. Bisri Syansuri.
  2. Muhaimin Iskandar terkenal dengan orang yang tipe humoris. Di setiap kesempatan ia selalu mengundang tawa. Dari mulai joke yang ringan hingga sensitif

Penghargaan dan Pengakuan

Prestasi dan Pengakuan atas Kontribusi sejauh ini

Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adi Pradana

Kasus dan Tantangan

Kasus-kasus yang terkait

Tidak ada Kasus yang Menjerat

Tidak ada kasus yang menjerat Muhaimin Iskandar

Total Harta Kekayaan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Total Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Abdul Muhaimin Iskandar Rp. 27.280.500.000

– Tahan dan Bangunan : 24.700.000.000
– Alat Transportasi dan Mesin : 259.000.000
– Harta Bergerak lainnya : 171.500.000
– Surat Berharga : —
– Kas dan Setara Kas : 2.150.000.000
– Harta lainnya : —
– Sub total : 27.280.500.000
– Hutang : —

LHKPN tahun 2022
Kebijakan yang Diangkat Muhaimin
  • Hukum.
    Amin menghendaki perubahan, tentu untuk menguatkan penegakan hukum ia ingin adanya sistem hukum yang adil, transparan dan mengayomi. Seperti, mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain. Beberapa isu-isu dan perubahan yang ingin Amin hadirkan:
    1. Sistem hukum yang adil, transparan dan mengayomi
    2. Penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi
    3. Otonomi daerah yang paripurna
    4. Menjaga profesionalisme Polri dan TNI
    5. Menjamin kebebasan berdemokrasi dan kedaulatan rakyat
  • Lingkungan
    Anies-Muhaimin membawa tagline perubahan, salah satunya mengenai isu krisis iklim global. Dalam visi-misi dan program Amin menarasikan bahwa program pembangunan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menghasilkan dampak lingkungan yang besar. Pembangunan tanpa visi ekologis menyulut krisis biodiversitas yang akan hilang kalau tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Beberapa isu-isu yang dibawakan oleh Amin.
    1. Penguatan tata kelola lingkungan hidup
    2. Pemanfaatan energi baru terbarukan
    3. Mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060
    4. Adaptasi dan mitigasi dampak krisi iklim
    5. Pengelolaan sampah dan polusi udara serta air
    6. Penguatan hutan dan keanekaragaman hayati
  • Politik
    Amin dalam visi-misi dan program menghendaki perubahan, ia dalam salah satu agenda misinya menginginkan untuk menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum dijadikan alat politik. Kemudian Amin mengusulkan pengesahan RUU pendanaan politik dalam rangka perbaikan tata kelola partai politik yang mencakup aspek pembiayaan, pengelolaan partai dan partisipasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.
  • Good Governance
    Amin dalam visi-misi dan program membawa isu untuk menerapkan prinsip meritokrasi dari proses seleksi masuk hingga promosi jabatan, sebagai fondasi dari penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia yang berbasis kinerja. Kemudian menghadirkan sistempelayanan publik yang cepat, mudah dan murah serta mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan negara.
  • Internasional
    Amin dalam visi-misi dan program menginginkan Indonesia tidak hanya sebagai penonton melainkan dapat berperan aktif dalam kancah dunia dan penentuan agenda besar dunia. Amin mengambil contoh Indonesia saat berperan melaksanakan KAA pada tahun 1955 dengan menyebarkan nilai-nilai kedaulatan, keadilan dan hak asasi manusia, serta berperan sebagai inisiator resolusi perdamaian serta pembela negara tertindas.
    1. Memperkuat diplomasi ekonomi
    2. Politik luar negeri berlandaskan keadilan dan kemajuan
    3. Brand Indoensia sebagai soft power yang dikenal dunia
    4. Diplomasi oleh dan untuk rakyat
    5. Ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
    6. Adaptif dan kompeten terhadap ancaman baru non tradisional
  • Ekonomi
    Amin dalam visi-misi dan progam ingin menurunkan angka ketimpangan ekonomi, menurut nya negara harus hadir untuk memitigasi ketimpangan sosial.  Kehadiran negara untuk memastikan angkatan kerja mendapatkan pekerjaan. kehadiran negara dapat berperan menyuburkan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja dan menguatkan perlindungan sosial sehingga kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan turun secara signifikan. Beberapa isu dan kebijakan yang dibawa Amin.
    1. Pengentasan kemiskinan
    2. Penciptaan lapangan kerja berkualitas
    3. Pemerataan Ekonomi
    4. Kesetaraan akses bagi perempuan dan kelompok rentan untuk berkarya
    5. Kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan dan pemerataan
    6. Kebijakan moneter yang mendukung stabilitas makroekonomi
    7. Sektor keuangan yang tangguh dan efisien
    8. Iklim investasi dan kemudahan berusaha
    9. Hilirisasi dan industrialisasi
    10. Infrastruktur dan jaringan logistik
    11. Ekonomi maritim dan kelautan

Bandingkan Cawapres ini dengan yang lain

Membandingkan dua calon wakil presiden sangat penting bagi pemilih karena membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional dan bijaksana dalam memilih pemimpin negara.

Tulis feedback

© 2023 Jaga Suaramu

Potensi kecurangan

Berikut beberapa potensi kecurangan yang dapat terjadi ditahap ini:

Pembagian sisa surat undangan

Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.

Memindahkan suara calon

Memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu.

Jual beli rekapitulasi suara

Jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.

Apakah Anda menemukan kecurangan
seperti contoh disekitar anda?

Laporkan Sekarang